Guru Honorer Gugat Program MBG ke MK

ESTORIA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digugat sejumlah guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat menilai kebijakan tersebut berdampak pada struktur penganggaran pendidikan, sehingga gaji PPPK paruh waktu disebut berada di bawah honorer akibat adanya pengalihan atau pemangkasan dana pendidikan.

Menanggapi tudingan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan di kementeriannya.

Ia memastikan seluruh agenda prioritas pendidikan tetap berjalan sesuai rencana, bahkan diperluas cakupannya.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti, Kamis (19/2).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur.

Rapat itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kepala daerah se-Jawa Timur.

Dalam pemaparannya, Abdul Mu’ti menyebut pada 2025 pemerintah menganggarkan Rp16,9 triliun untuk program revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hingga kini, realisasi fisik pembangunan telah mencapai 93 persen.

“Tahun 2025 realisasi program revitalisasi sekolah mencapai 93 persen. Ini bukti bahwa komitmen negara terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan tetap kuat,” tegasnya.

Program revitalisasi tersebut, lanjut dia, akan terus dilanjutkan pada 2026. Anggaran yang telah tercantum dalam APBN mencapai lebih dari Rp14 triliun dan direncanakan menyasar 11.474 satuan pendidikan.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut berencana menambah anggaran revitalisasi untuk sekitar 60 ribu satuan pendidikan.

“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” ujarnya.

Tak hanya infrastruktur, ia menegaskan berbagai program strategis pendidikan lainnya tetap dibiayai secara konsisten.

Digitalisasi pembelajaran tetap berjalan, bantuan pendidikan untuk siswa tidak dipangkas, dan pelatihan guru terus ditingkatkan.

“Semua ini berjalan beriringan,” kata Abdul Mu’ti.

Ia juga memastikan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA, hingga SLB tidak mengalami pengurangan.

Bahkan pada 2026 pemerintah akan menambah alokasi PIP untuk murid TK sebesar Rp450 ribu per tahun.

“Untuk 2026 ini akan ada dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp450 ribu per tahun. Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan pembaruan data per 18 Februari 2026, Program MBG telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan total 43,17 juta peserta didik penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Kalau kita lihat sekarang, satuan pendidikan yang menerima manfaat MBG sudah mencapai ratusan ribu, dan murid penerima manfaatnya lebih dari 43 juta. Ini menunjukkan bahwa MBG memiliki pengaruh yang sangat positif dan nyata,” ujarnya.

Abdul Mu’ti menekankan bahwa MBG bukan program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari Program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat yang mendorong pola hidup sehat, rajin beribadah, gemar belajar, serta aktif bermasyarakat.

Menurutnya, penyediaan makanan bergizi tidak hanya menyangkut asupan nutrisi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, sepanjang 2025 Kemendikdasmen membangun dan merehabilitasi 14.591 toilet di 11.490 satuan pendidikan serta 6.686 ruang UKS di 6.686 sekolah.

“Toilet, ruang UKS, dan sarana pendukung lainnya adalah bagian dari upaya kami membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ini semua menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program MBG,” tutupnya. (*)