ESTORIA – Salah satu kerusakan paling sunyi di negeri ini bukan sekadar pengangguran, melainkan pekerjaan yang ada tapi tidak bermakna.
Orang berangkat pagi, pulang malam, rapat berkali-kali, mengisi laporan bertumpuk, namun ketika ditanya apa manfaat nyata pekerjaannya bagi publik, jawabannya kabur. Inilah yang disebut bullshit job.
Bullshit job bukan pekerjaan kasar, bukan pula kerja rendahan. Justru sebaliknya, ia sering hadir di kantor-kantor rapi, lembaga formal, ruang ber-AC, dan struktur birokrasi yang terlihat terhormat.
Masalahnya bukan pada orang yang bekerja, tetapi pada fungsi kerja itu sendiri yang kosong makna. Di negeri ini, bullshit job tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh anggaran negara.
Setiap tahun, APBN Indonesia berada di kisaran Rp3.000 triliun lebih. Angka yang luar biasa besar. Namun porsi signifikan dari anggaran itu habis untuk belanja birokrasi dan belanja rutin, rapat, perjalanan dinas, seminar, konsultan, sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan seremonial.
Kegiatan yang tampak bekerja, tapi sering kali tidak menyelesaikan masalah riil rakyat. Bahkan pemerintah sendiri pernah mengakui bahwa sekitar 30 persen belanja negara tidak efektif atau bocor.
Artinya, ratusan triliun rupiah setiap tahun berpotensi habis untuk pekerjaan yang dalam istilah paling jujur, sibuk tapi tidak berguna. Inilah ekosistem sempurna bagi bullshit job.
Kita melihatnya ketika anggaran perjalanan dinas dan rapat lintas kementerian mencapai puluhan triliun, sementara guru honorer digaji ratusan ribu.
Kita melihatnya ketika anggaran pendidikan ratusan triliun, tapi sebagian besar tersedot ke administrasi dan proyek, bukan ke peningkatan mutu guru dan proses belajar.
Kita melihatnya ketika program teknologi pendidikan bernilai triliunan rupiah diluncurkan, tapi tak relevan dengan kondisi sekolah dan akhirnya mangkrak.
Di sinilah bullshit job menemukan rumahnya, pekerjaan yang ada karena anggarannya ada, bukan karena kebutuhannya nyata.
Negara lebih sibuk menyerap anggaran daripada menyelesaikan persoalan. Maka diciptakanlah banyak posisi, tim, satuan tugas, dan jabatan yang tugas utamanya adalah memproduksi kesan, kesan sibuk, kesan bergerak, kesan bekerja. Laporan menjadi tujuan, bukan alat. Rapat menjadi rutinitas, bukan ruang berpikir.
Ironisnya, bullshit job justru melelahkan secara psikologis. Orang tahu pekerjaannya tak berdampak, tapi harus berpura-pura penting demi menjaga struktur. Mereka belajar satu keahlian berbahaya, bagaimana terlihat berguna tanpa benar-benar berguna.
Sementara itu, pekerjaan yang benar-benar penting justru diremehkan. Guru, perawat, petani, nelayan, dan pekerja layanan publik dipaksa mengisi laporan berlapis-lapis, bullshit task agar bisa menjalankan pekerjaan nyata mereka. Negara tidak kekurangan uang, tapi kehilangan keberanian untuk memangkas kepalsuan.
Maka bullshit job bukan sekadar soal efisiensi anggaran, melainkan soal moral politik. Ia mencuri waktu hidup manusia, menghabiskan uang publik, dan membiasakan kebohongan struktural, seolah negara bekerja, padahal yang bekerja adalah ilusi.
Negeri ini tidak kekurangan orang rajin. Yang kita kekurangan adalah kejujuran untuk mengakui bahwa sebagian APBN dipakai untuk merawat pekerjaan yang tak perlu ada.
Dan selama itu tak dibongkar, kita akan terus sibuk, tanpa pernah benar-benar melayani kehidupan. (*)
Oleh: Rohmani
