estoria.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali memicu ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak negara-negara ASEAN mengambil langkah diplomatik bersama untuk menekan Indonesia agar penanganan kebakaran tidak berlarut-larut.
Tak hanya melalui nota protes diplomatik, politikus Malaysia itu juga mengusulkan tekanan ekonomi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Ia menilai negara-negara terdampak perlu memanfaatkan pengaruh finansial mereka untuk mendorong pertanggungjawaban atas pencemaran udara lintas batas.
Dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa (13/10/2026), Syed Saddiq meminta pemerintah Malaysia tidak bergerak sendiri, melainkan membangun sikap bersama dengan negara ASEAN lain, termasuk Singapura.
“Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan,” kata Syed Saddiq, seperti dikutip Reuters.
Ia menginginkan protes tersebut menjadi pesan tegas bahwa persoalan kabut asap tidak bisa dianggap sebagai masalah domestik satu negara, mengingat dampaknya turut dirasakan negara-negara tetangga.
Desak Tekanan Finansial terhadap Perusahaan
Syed Saddiq juga mendorong Malaysia dan Singapura menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Ia mengusulkan agar akses pendanaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dihentikan sebagai bentuk konsekuensi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
“Putus akses mereka. Hantam dompet mereka,” ujarnya.
Dikutip dari New Straits Times, Syed Saddiq turut mengajak masyarakat Malaysia menggunakan daya beli mereka untuk memberikan tekanan kepada perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kabut asap.
Menurut dia, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan langkah pemerintah. Konsumen juga dinilai memiliki pengaruh untuk mendorong perusahaan memperbaiki praktik bisnisnya.
Namun, Syed Saddiq menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya diarahkan kepada perusahaan Indonesia. Perusahaan Malaysia yang terbukti melakukan pelanggaran serupa juga harus menghadapi tindakan hukum.
“Kita tidak boleh munafik. Jika perusahaan kita terlibat, jangan takut. Ambil tindakan terhadap perusahaan kita juga,” katanya.
Ia turut mengusulkan penerapan aturan serupa dengan Transboundary Haze Pollution Act milik Singapura, yang memungkinkan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran kabut asap lintas batas.
Kabut Asap Ganggu Kesehatan hingga Pendidikan
Desakan Syed Saddiq muncul ketika kualitas udara di sejumlah wilayah Asia Tenggara memburuk akibat penyebaran asap kebakaran hutan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan melalui gangguan kesehatan dan penurunan aktivitas pariwisata, tetapi juga menghambat kegiatan pendidikan.
Syed Saddiq menyoroti kelompok anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang dinilai paling rentan ketika sekolah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka.
Keterbatasan perangkat seperti laptop dan tablet, serta akses internet yang tidak memadai, membuat sebagian siswa kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Di Singapura, konsentrasi partikel polutan PM2.5 dalam pengukuran satu jam dilaporkan mencapai 284 mikrogram per meter kubik di wilayah barat pada Rabu (14/10/2026). Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun itu dan masuk kategori sangat tinggi menurut Badan Lingkungan Nasional Singapura.
Sementara itu, Timor Leste menangguhkan pembelajaran tatap muka selama tiga hari mulai Kamis (15/10/2026) akibat kontaminasi partikel polutan dari kebakaran di wilayah atau negara tetangga.
Pemerintah Timor Leste tidak secara langsung menyebut Indonesia sebagai sumber asap tersebut. Meski demikian, sejumlah titik panas dilaporkan berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan negara tersebut di Pulau Timor.
ISPU Kalimantan Tengah Tembus 1.200
Di Indonesia, dampak kebakaran juga tercermin dari memburuknya kualitas udara di sejumlah daerah.
Data Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan indeks standar pencemar udara (ISPU) di Kalimantan Tengah melampaui angka 1.200 pada Rabu (14/10/2026).
Angka itu jauh melampaui ambang 300 yang masuk kategori berbahaya dalam skala ISPU.
Musim kemarau yang diperparah kondisi kering akibat El Nino disebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Asap dari kebakaran kemudian menyebar ke wilayah lain dan memicu gangguan kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.
Menghadapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah memerintahkan penambahan sumber daya untuk mempercepat penanganan karhutla.
Menurut laporan Reuters, lebih dari 69.000 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran, meningkat dibandingkan sekitar 44.000 personel pada pertengahan September 2026.
ASEAN Bersiap Bahas Kabut Asap Lintas Batas
Persoalan kabut asap diperkirakan kembali menjadi agenda penting dalam hubungan antarnegara di Asia Tenggara. Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN dijadwalkan membahas masalah pencemaran udara lintas batas dalam pertemuan bulan depan.
Dorongan Syed Saddiq menambah tekanan diplomatik terhadap Indonesia di tengah memburuknya kualitas udara di kawasan. Ia menginginkan negara-negara terdampak mengambil sikap bersama, termasuk mempertimbangkan langkah ekonomi terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.
Di sisi lain, upaya penanganan karhutla di Indonesia masih berlangsung melalui pengerahan personel dan penambahan sumber daya.
