estoria.id – Status tersangka yang menjerat seorang kepala desa di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, mulai berujung pada konsekuensi administratif. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memastikan akan memproses pemberhentian sementara jika status tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan regulasi.
Kasus yang menyeret kepala desa berinisial A itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan dalam proses pengurusan sertifikat tanah di Desa Talango.
Selain A, polisi juga menetapkan seorang warga berinisial DR sebagai tersangka. DR ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Oktober 2026, sedangkan A telah menyandang status tersangka sejak akhir 2025.
Penetapan DR sebagai tersangka tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor B/443/XI/Res.1.9/2026/Satreskrim yang ditandatangani Kasatreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri Sutrisno.
Namun, meski sudah menyandang status tersangka, kedua orang tersebut hingga kini belum dilakukan penahanan.
Kondisi itu membuat penanganan perkara tersebut menjadi sorotan. Terlebih, salah satu tersangka merupakan kepala desa yang masih memiliki jabatan dalam pemerintahan desa.
Kepala DPMD Sumenep, Achmad Dzulkarnain menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengabaikan status hukum kepala desa tersebut. Menurutnya, ketika seorang kepala desa telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, proses pemberhentian sementara dapat dilakukan sesuai aturan.
“Secara regulasi, kalau sudah penetapan tersangka, ya sudah kita lakukan pemberhentian sementara,” katanya kepada estoria.id, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, pemberhentian sementara tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan administratif sebelum diterbitkan keputusan resmi Bupati Sumenep.
“Tahapannya kita proses, akan ada SK Bupati untuk pemberhentian sementara itu,” jelasnya.
DPMD Sumenep juga masih akan melakukan pembahasan internal sebelum langkah tersebut diputuskan.
“Tapi akan rapat dulu hari Jumat ini. Kalau memang ada, apapun terkait permasalahan kepala desa, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kita proses sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, kasus ini bermula dari laporan Irawati, warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Sumenep, pada 12 Juni 2024.
Dalam laporan tersebut, Irawati menduga adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.
Dalam proses penyidikan, polisi kemudian menduga A memiliki peran dalam proses legalisasi dokumen yang digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah atas nama DR.
Dari hasil penyidikan tersebut, polisi akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka.
Namun, perkara tersebut belum sepenuhnya selesai. Pihak DR disebut mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka.