ESTORIA – Di sebuah kabupaten yang tenang di ujung timur Madura, ada fenomena unik yang jarang masuk buku sosiologi, satu orang bisa hadir dalam banyak wajah sekaligus.
Pagi ia aktivis, siang berubah menjadi perwakilan lembaga, sore menjelma advokat, malam menulis berita, dan esoknya muncul lagi sebagai pengamat kebijakan publik.
Jika dunia mengenal istilah multi-talented, Sumenep mungkin sudah melangkah lebih jauh, multi-profession in one body. Saya menyebutnya dengan penuh rasa kagum sekaligus geli sebagai manusia manunggal.
Fenomena ini menarik bukan karena keahliannya, melainkan karena elastisitas perannya. Di satu forum, ia berdiri di barisan masyarakat sipil yang lantang mengkritik kebijakan.
Di forum lain, ia duduk sebagai “mitra strategis” yang mengaku memahami pemerintah. Ketika isu hukum muncul, ia bicara dengan nada yuridis. Saat kamera menyala, ia berbicara seperti reporter yang menemukan kebenaran.
Semua sah? Tentu. Semua boleh? Bisa jadi. Tetapi semua sehat? Nah, di sinilah pertanyaan mulai tumbuh.
Publik sebenarnya tidak menolak orang serba bisa. Negeri ini bahkan menghargai kerja keras dan keberanian bersuara. Namun publik berhak bertanya, ketika semua topi dipakai sekaligus, topi mana yang sedang berbicara?
Karena profesi bukan sekadar label, melainkan amanah. Aktivis membawa mandat moral masyarakat. LSM membawa legitimasi advokasi.
Advokat membawa tanggung jawab hukum. Wartawan membawa etika independensi. Setiap profesi memiliki pagar etiknya sendiri.
Ketika pagar-pagar itu dilebur menjadi satu halaman luas tanpa sekat, publik berisiko kehilangan satu hal penting, kejelasan posisi.
Masalahnya bukan pada orangnya, tetapi pada kaburnya batas. Kritik yang seharusnya lahir dari kepentingan publik bisa dianggap konflik kepentingan.
Advokasi yang seharusnya murni bisa terlihat seperti panggung personal. Informasi yang seharusnya netral bisa terasa seperti opini berkostum berita.
Dan di tengah kabut itu, masyarakat hanya bisa menebak-nebak, ini suara siapa sebenarnya?
Ironisnya, fenomena manusia manunggal sering muncul dengan narasi heroik, demi rakyat, demi kebenaran, demi transparansi.
Kata “demi” menjadi payung yang cukup lebar untuk menaungi semua peran sekaligus. Padahal dalam praktik profesional, justru batasanlah yang menjaga kepercayaan publik tetap utuh.
Bayangkan dokter yang sekaligus menjual obatnya sendiri, menulis resepnya sendiri, lalu mengulas obat itu di media miliknya sendiri.
Mungkin ia ahli, mungkin ia jujur, tetapi publik tetap berhak merasa ragu. Keraguan bukan tuduhan, melainkan mekanisme sehat dalam masyarakat demokratis.
Sumenep tentu bukan satu-satunya tempat yang mengenal fenomena ini. Namun di kota kecil, gema suara sering terdengar lebih keras karena ruangnya lebih sempit. Ketika satu orang mengisi banyak panggung, panggung lain bisa terasa sepi.
Dan ketika panggung terlalu sering diisi wajah yang sama, publik perlahan kehilangan variasi perspektif.
Tulisan ini bukan tudingan, bukan pula penghakiman. Ini hanya catatan kecil tentang pentingnya batas peran dalam ruang publik. Karena demokrasi tidak hanya membutuhkan suara keras, tetapi juga posisi yang jelas.
Barangkali sudah waktunya kita kembali mengingat satu prinsip sederhana, “tidak semua peran harus dimainkan oleh orang yang sama”.
Sebab ketika semua profesi melebur dalam satu tubuh, yang hilang bukan kemampuan, melainkan kepercayaan. (*)
