Dugaan Iuran Rp200 Ribu per Dapur MBG Mencuat, Peran Petinggi BGN Dipertanyakan
Mencuatnya dugaan iuran Rp200 ribu per dapur MBG di Sumenep memantik pertanyaan publik soal efektivitas pengawasan Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program di daerah.
ESTORIA – Dugaan penarikan iuran sebesar Rp200 ribu dari setiap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus memantik perhatian publik.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai peran dan fungsi pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh estoria.id, dana sebesar Rp200 ribu tersebut disebut berasal dari iuran masing-masing dapur MBG. Dana itu diduga dibagi ke dalam dua pos penggunaan yang berbeda.
Sebanyak Rp100 ribu disebut dialokasikan untuk keperluan rapat koordinasi internal. Sementara Rp100 ribu lainnya diklaim digunakan sebagai langkah antisipasi terhadap pemberitaan media yang dinilai berpotensi bernada negatif.
“Rp100 ribu untuk rapat koordinasi, Rp100 ribu lagi untuk antisipasi pemberitaan,” ujar seorang sumber yang mengetahui mekanisme internal program MBG, Minggu (8/2), dengan meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sumber tersebut menyebut, penarikan iuran itu diklaim sebagai instruksi dari Koordinator Wilayah (Korwil). Menurutnya, kebijakan tersebut disampaikan dalam forum terbatas dan hanya diketahui oleh ketua kelompok atau koordinator dapur di tingkat kecamatan.
“Disebutkan itu perintah Korwil. Rapatnya terbatas, yang tahu hanya koordinator atau ketua kelompok dapur,” ungkapnya.
Dana iuran tersebut, lanjut sumber, dikatakan akan digunakan sewaktu-waktu apabila muncul persoalan terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. “Kalau ada persoalan, dananya diambil dari sumbangan itu,” katanya.
Ia menilai, meningkatnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat membuat setiap persoalan dalam program publik berpotensi cepat menjadi perhatian luas. “Sekarang masyarakat sudah kritis. Apa pun bisa dilaporkan dan dipantau,” tambahnya.
Mencuatnya informasi tersebut pun memantik pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengawasan Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan MBG di daerah, termasuk mekanisme kontrol internal agar program tetap berjalan transparan dan akuntabel.
Sayang hingga berita ini diterbitkan, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, M. Kholilur Rahman, belum memberikan tanggapan resmi terkait informasi dugaan iuran tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, yang bersangkutan diketahui masih menjalani masa pemulihan kesehatan setelah sebelumnya mengalami sakit.
Wartawan Estoria masih berupaya mengonfirmasi Badan Gizi Nasional terkait mekanisme pengawasan dan klarifikasi atas dugaan iuran dapur MBG di Kabupaten Sumenep.***
