Koordinator Prabowo-Gibran Desak BGN Selidiki Dugaan Pungli Dapur MBG di Sumenep
Badan Gizi Nasional diminta melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pungutan dapur MBG di Kabupaten Sumenep.
ESTORIA – Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali memantik perhatian publik. Isu tersebut mendorong desakan agar Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung melakukan penyelidikan.
Koordinator Prabowo–Gibran Madura, Khairul Kalam, menilai langkah investigatif dari BGN penting dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik menyimpang.
Desakan tersebut muncul setelah beredar informasi penarikan iuran sebesar Rp200 ribu dari setiap dapur MBG. Dana itu diduga dibagi ke dalam dua pos, yakni Rp100 ribu untuk keperluan rapat koordinasi dan Rp100 ribu lainnya disebut-sebut digunakan untuk mengantisipasi pemberitaan negatif.
Khairul Kalam menyebut, apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu menjadi sinyal serius adanya persoalan dalam pengawasan program.
“Program ini dibuat untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, bukan untuk mengamankan isu atau kabar negatif. Kalau sampai ada pungutan dengan alasan seperti itu, ini alarm keras,” jelas Kalam, Senin (9/2).
Ia menegaskan, BGN harus memastikan setiap rupiah anggaran program digunakan secara tepat dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai anggaran program gizi bocor di level pelaksana sebelum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Khairul juga menyoroti peran pers dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik agar tetap transparan dan akuntabel.
Dugaan pungutan dapur MBG ini dinilai menjadi ujian penting bagi transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah, sekaligus penentu kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Media bukan lawan pemerintah. Kritik yang jujur justru membantu program publik berjalan lebih baik,” katanya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, M. Kholilur Rahman, belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pungutan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, yang bersangkutan diketahui masih menjalani masa pemulihan kesehatan setelah sebelumnya sempat sakit.
***
