Lihat Dapur MBG Milik Haji Her Makin Untung
Aksi sosial pengusaha tembakau Madura, Khairul Umam alias Haji Her, menyedot perhatian setelah keuntungan dari dapur program MBG miliknya di Bangkalan digunakan untuk membedah rumah warga miskin.
ESTORIA – Keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi perhatian publik setelah aksi sosial yang dilakukan pengusaha tembakau asal Madura, Khairul Umam atau yang akrab disapa Haji Her.
Pengusaha yang dijuluki sebagai “crazy rich” Madura itu menggelar program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Desa Pangeleyan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut didanai dari hasil operasional dapur MBG miliknya yang baru berjalan sekitar satu bulan.
Haji Her menyampaikan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh dari dapur SPPG tersebut langsung ia alokasikan untuk membantu masyarakat di sekitar lokasi dapurnya. Salah satunya melalui renovasi rumah warga yang dinilai membutuhkan.
“Memang baru berjalan sekitar sebulan. Keuntungan dari MBG ini saya gunakan untuk program bedah rumah,” ujar Haji Her pada Selasa (3/3/2026).
Program bedah rumah itu diawali dengan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya proses renovasi. Data penerima bantuan diperoleh melalui tim Bawang Merah Center (BMC) yang terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap warga kurang mampu di desa tersebut.
Menurut Haji Her, tim BMC juga melakukan verifikasi langsung di lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Ia menegaskan, dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut sepenuhnya berasal dari hasil operasional dapur MBG miliknya. Bahkan ia mengaku tidak mengambil keuntungan pribadi dari program pemerintah tersebut.
“Hasilnya saya gunakan untuk bedah rumah agar bisa menjadi contoh bagi dapur MBG lainnya. Program yang diberikan pemerintah ini jangan sampai disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi,” kata pria asal Pamekasan itu.
Ke depan, Haji Her berencana menjadikan program bedah rumah sebagai kegiatan rutin. Ia menargetkan pembangunan atau renovasi satu rumah setiap bulan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bangkalan, dengan sumber dana dari hasil operasional dapur MBG.
“Semua hasil MBG dipakai untuk itu. Setiap bulan satu rumah. Sepeser pun tidak saya ambil,” tegasnya.
Kepala Desa Pangeleyan, Zaiqulhak Alfarizi, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia menilai kehadiran dapur MBG milik Haji Her telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Sebelumnya, kata dia, warga juga pernah menerima bantuan berupa pembagian uang kepada para siswa di desa tersebut. Kini, bantuan kembali diberikan dalam bentuk renovasi rumah bagi warga yang membutuhkan.
“Alhamdulillah, setelah sebelumnya ada bantuan untuk para siswa, sekarang ada program bedah rumah untuk warga kurang mampu. Kami sangat berterima kasih,” ujar Alfarizi.
Penjelasan BGN soal Isu Keuntungan Rp1,8 Miliar
Di sisi lain, isu mengenai potensi keuntungan dapur SPPG juga sempat menjadi perbincangan publik. Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi narasi yang menyebut mitra SPPG dapat meraup keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi riil investasi dan operasional dapur SPPG.
Menurutnya, angka Rp1,8 miliar yang beredar sebenarnya merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal, bukan keuntungan bersih yang bisa langsung dinikmati mitra.
Perhitungan itu berasal dari estimasi pendapatan sebesar Rp6 juta per hari dikalikan dengan 313 hari operasional dalam setahun dengan asumsi hari Minggu tidak beroperasi, sehingga menghasilkan nilai sekitar Rp1.878.000.000 per tahun.
Namun angka tersebut belum dikurangi berbagai komponen biaya yang harus ditanggung mitra, seperti investasi awal, biaya operasional harian, pemeliharaan fasilitas, depresiasi aset, hingga berbagai risiko usaha lainnya.
Sony menjelaskan, untuk dapat menjadi mitra SPPG, pelaku usaha juga harus membangun dapur sesuai standar teknis yang diatur dalam Juknis 401.1 Tahun 2026. Aturan tersebut menetapkan sejumlah persyaratan ketat terkait fasilitas, sistem kerja dapur, hingga standar keamanan pangan.
Besarnya investasi awal yang harus disiapkan mitra pun tidak kecil. Menurut BGN, modal yang dibutuhkan dapat berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung pada harga lahan dan lokasi pembangunan dapur, seperti di Jakarta, Bali, Batam, atau Papua.
Investasi tersebut merupakan belanja modal atau capital expenditure (CapEx) yang harus disediakan dari dana pribadi mitra.
Selain itu, apabila ditemukan pelanggaran standar, misalnya desain dapur yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang atau terjadi penolakan permanen dari masyarakat sekitar sehingga dapur harus dipindahkan, maka seluruh biaya pembongkaran, pembangunan ulang, hingga relokasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra.
BGN juga menegaskan tidak akan menanggung kerugian yang timbul dari risiko teknis maupun sosial tersebut.
Dengan besaran investasi yang mencapai miliaran rupiah dan pendapatan kotor sekitar Rp1,8 miliar per tahun, Sony memperkirakan titik impas atau break even point (BEP) secara realistis baru dapat dicapai dalam kurun waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun.
Pada dua tahun pertama, sebagian besar mitra umumnya masih berada dalam tahap pengembalian modal serta proses penyusutan aset yang telah diinvestasikan. (*)


