Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, secara terbuka mempertanyakan kapasitas Hashim dalam mengusulkan kebijakan yang menyangkut masa depan salah satu spesies paling terancam punah di Indonesia.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi.
Menurutnya, keputusan sebesar pemindahan badak Jawa harus melalui kewenangan kementerian yang bertanggung jawab terhadap konservasi, bukan sekadar usulan yang belum disertai pembuktian ilmiah secara terbuka.
Umi juga mengingatkan bahwa Hashim memiliki sejumlah posisi strategis lainnya, termasuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.
“Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut. Jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” tegasnya.