Temuan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah. Sebab, kawasan Ujung Kulon bukan hanya memiliki ekosistem daratan, tetapi juga wilayah perairan yang menjadi bagian penting dari kesatuan ekosistem konservasi.

 

Umi Ma’rufah menilai terdapat kontradiksi antara kewajiban negara melindungi kawasan konservasi dengan munculnya penetapan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar taman nasional.

 

“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” ungkap Umi.

 

Ia mengingatkan, aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan pencemaran air, sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga mengganggu keberlangsungan habitat berbagai spesies.

 

Jangan Sampai Badak Jawa Dipindahkan, Tambang Justru Mendekat