DPMD Sumenep juga masih akan melakukan pembahasan internal sebelum langkah tersebut diputuskan.
“Tapi akan rapat dulu hari Jumat ini. Kalau memang ada, apapun terkait permasalahan kepala desa, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kita proses sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, kasus ini bermula dari laporan Irawati, warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Sumenep, pada 12 Juni 2024.
Dalam laporan tersebut, Irawati menduga adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.
Dalam proses penyidikan, polisi kemudian menduga A memiliki peran dalam proses legalisasi dokumen yang digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah atas nama DR.