Kondisi itu membuat penanganan perkara tersebut menjadi sorotan. Terlebih, salah satu tersangka merupakan kepala desa yang masih memiliki jabatan dalam pemerintahan desa.
Kepala DPMD Sumenep, Achmad Dzulkarnain menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengabaikan status hukum kepala desa tersebut. Menurutnya, ketika seorang kepala desa telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, proses pemberhentian sementara dapat dilakukan sesuai aturan.
“Secara regulasi, kalau sudah penetapan tersangka, ya sudah kita lakukan pemberhentian sementara,” katanya kepada estoria.id, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, pemberhentian sementara tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan administratif sebelum diterbitkan keputusan resmi Bupati Sumenep.
“Tahapannya kita proses, akan ada SK Bupati untuk pemberhentian sementara itu,” jelasnya.