estoria.id – Setelah melalui proses pembahasan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengambilan keputusan. Sebelum mengetuk palu sidang, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir.
"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" tanya Puan.
Seruan "setuju" langsung menggema dari ruang sidang. Puan kemudian mengetuk palu satu kali sebagai tanda pengesahan.