estoria.id – Setelah melalui proses pembahasan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

 

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengambilan keputusan. Sebelum mengetuk palu sidang, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir.

 

"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" tanya Puan.

 

Seruan "setuju" langsung menggema dari ruang sidang. Puan kemudian mengetuk palu satu kali sebagai tanda pengesahan.

 

"Terima kasih, alhamdulillah," ucapnya, disambut tepuk tangan anggota DPR.

 

Keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan tingkat pertama yang telah diselesaikan sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Rapat tingkat I dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

 

Dalam laporan pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM mengalami perubahan redaksional, 40 DIM masuk kategori perubahan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

 

Sepuluh poin penting yang diatur

 

Undang-undang ini memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturannya tidak hanya menyasar hasil korupsi, tetapi juga mencakup kejahatan lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta merugikan masyarakat luas.

 

Salah satu perhatian utama dalam regulasi tersebut adalah pengembalian aset kepada korban, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, hingga pengawasan terhadap aparat agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.

 

Berikut sepuluh pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset:

 

  1. Prinsip dan asas hukum. Perampasan aset harus mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
  2. Cakupan tindak pidana. Pengaturan meliputi jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk hasil penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi, investasi bodong, serta perdagangan ilegal yang menimbulkan banyak korban.
  3. Ancaman pidana tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Pembagian kewenangan penegakan hukum. Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana diatur mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
  5. Perlindungan pihak ketiga. Pihak yang memiliki aset dengan iktikad baik tetap mendapatkan jaminan perlindungan, termasuk kesempatan untuk menyampaikan pembuktian.
  6. Pengembalian aset kepada korban. Negara didorong mengoptimalkan pemulihan aset untuk dikembalikan kepada korban tindak pidana serta dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
  7. Pengelolaan aset secara profesional. Pengelolaan barang hasil tindak pidana dilakukan oleh badan yang berkompeten, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
  8. Pengawasan independen. Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus berada dalam pengawasan badan independen.
  9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Regulasi ini mengatur langkah pencegahan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan alat oleh aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.
  10. Pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pengelolaan aset diarahkan menggunakan teknologi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.