Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Di sisi lain, daya beli masyarakat dinilai terus menurun karena pendapatan yang tidak mengalami peningkatan signifikan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kasus dugaan keracunan makanan hingga praktik jual beli pengelolaan dapur yang belakangan ramai diperbincangkan.
Selain isu ekonomi dan program sosial, pengesahan UU Polri juga menjadi perhatian massa aksi. Mereka khawatir sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut dapat memperluas ruang keterlibatan kepolisian di sektor sipil.
"Kemudian, kami meminta agar pemerintah melalui DPRD kota mencabut UU Polri dengan menggantikan undang-undang yang baru supaya UU Polri ini tidak seolah-olah Polri bisa masuk ke wilayah sipil," kata Elok.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya terkait penggunaan anggaran negara. Mereka menilai masih banyak pemborosan belanja negara yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
