SUMENEP, ESTORIA — Sebuah rekaman suara istri kepala desa di Kabupaten
Sumenep, Jawa Timur, tengah viral di media sosial dan grup WhatsApp.
Dalam rekaman berdurasi lebih dari dua menit itu, perempuan berinisial F, diduga merupakan istri Kepala Desa Galis, Kecamatan
Giligenting, terdengar mengancam akan melaporkan warga penerima
bantuan sosial kepada suaminya apabila mencairkan dana di agen selain miliknya.
Dalam potongan voice note yang beredar luas tersebut, F dengan nada tinggi memperingatkan warga agar tidak mencairkan bantuan di tempat lain.
“Assalamualaikum untuk semua pemegang kartu, baik kartu lama atau kartu baru dari semua jenis bantuan. Awas jangan sampai saya menemukan ambil di agen lain. Sumpah, saya pastikan saya laporkan ke suami saya, awas ya,” demikian suara perempuan dalam rekaman yang ramai dibagikan di grup WhatsApp.
Lebih lanjut, F juga mengklaim punya hak untuk menghapus nama penerima bantuan, meski dirinya bukan pejabat yang berwenang.
“Saya memang tidak berhak memasukkan nama baru di atas, tapi kalau menghapus, saya berhak,” ucapnya berbahasa Madura, dalam rekaman yang kini jadi perbincangan publik, Sabtu (8/11/2025).
Dugaan Campur Tangan Penyaluran Bansos
Dalam bagian lain voice note tersebut, F. juga menyebut pernah melakukan pemotongan sejumlah nominal bantuan dengan dalih untuk pembangunan fasilitas umum di desanya.
“Awas bagi yang nakal-nakal, kemarin mendengar karena saya minta dan motong dengan beberapa nominal. Karena hal itu saya ingin membuat kamar mandi dan mengaspal jalan. Saya ini cuma mamu membantu demi kemajuan desa,” katanya.
Pengakuan Warga
Sejumlah warga
Giligenting mengaku takut tidak mendapat bantuan lagi jika tidak menuruti instruksi tersebut.
“Kalau tidak nurut, katanya nanti nama bisa dihapus. Ya kami takut,” kata seorang warga yang tidak mau disebut namanya.
Ia menjelaskan, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. "Kalau itu benar suara F, saya khawatir semua
bantuan sosial ke depannya bisa dijadikan alat tekanan politik dan ekonomi, terutama terhadap warga kurang mampu di desa," katanya.
Potensi Langgar Etika dan Aturan Penyaluran Bansos
Sekadar diketahui, menurut aturan dari Kementerian Sosial, data penerima bantuan dikelola secara nasional melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), dan tidak bisa diubah secara sepihak oleh individu, apalagi oleh keluarga pejabat desa.
Jika benar terbukti, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai
abuse of power (penyalahgunaan jabatan) serta melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyaluran dana
bantuan sosial.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan rekaman suara menggunakan bahasa Madura yang viral di media sosial dan grup WhatsApp warga Giligenting, Sumenep.
Semua kutipan di atas merupakan bagian dari voice note yang beredar, dan sampai ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, seluruh pernyataan masih dikategorikan sebagai dugaan.
