Selain itu, GAPEMBI menyatakan kesiapan untuk terus menjadi pelaksana dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan standar pelayanan yang tinggi. Organisasi itu juga menyatakan komitmennya mendukung efisiensi anggaran tanpa mengorbankan keberlangsungan program.
Dalam pernyataannya, GAPEMBI turut mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap mitra, relawan, pelaku UMKM, hingga berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam ekosistem MBG.
Tak hanya itu, GAPEMBI meminta adanya kepastian dan jaminan jangka panjang bagi mitra serta yayasan yang terlibat dalam program MBG. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar program berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.
Alven menyoroti pola pengambilan keputusan di lingkungan BGN yang dinilai kerap dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan mitra pelaksana di lapangan.
“Setiap keputusan strategis seharusnya dibahas bersama. Jangan sampai mitra hanya menjadi pelaksana, tetapi tidak pernah diajak berdiskusi ketika kebijakan penting diambil,” ujarnya.
Meski bersikap kritis, GAPEMBI menegaskan komitmennya tetap berada di garis depan dalam mengawal keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.
