estoria.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong mengimplementasikan secara optimal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga menjadi pijakan agar setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar berbicara mengenai pemberdayaan perempuan. Menurutnya, konsep tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah mampu menjawab kebutuhan laki-laki maupun perempuan secara adil.
"Perda ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh masyarakat," ujar Arif, Rabu (22/07/2026).
Ia menjelaskan, penerapan perspektif gender harus dimulai sejak tahap penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Selanjutnya, prinsip tersebut harus terintegrasi dalam proses penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi agar hasil pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Arif menilai, implementasi kebijakan yang responsif gender akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan daerah. Selain mampu memperkecil kesenjangan sosial, pendekatan tersebut juga akan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan penerapan Perda Pengarusutamaan Gender tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting agar substansi kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal.
"Implementasinya tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar substansi perda berjalan optimal," tegasnya.
Komitmen Bappeda Sumenep dalam mengawal penerapan pengarusutamaan gender pun mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, berhasil meraih penghargaan Gender Champions 2025 atas konsistensinya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya Pemkab Sumenep dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif terus menunjukkan hasil nyata dan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang adil serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
