estoria.id - Besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian. Di tengah rencana anggaran MBG 2027 yang mencapai sekitar Rp240 triliun, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memperketat penggunaan anggaran dan menghindari pengadaan yang dinilai tidak diperlukan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, lembaganya tidak ingin mengulang pola penggunaan anggaran yang terlalu longgar. Menurut dia, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang negara.
"Kita enggak mau anggaran jor-joran juga kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu, sudah enggak mungkin kita lakukan itu," ujar Sudaryono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Sudaryono ditanya mengenai arah anggaran MBG setelah pergantian Menteri Keuangan. Sebelumnya, saat Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan, muncul wacana untuk menekan anggaran BGN, termasuk anggaran MBG 2027, hingga berada di bawah Rp200 triliun.
Purbaya sebelumnya menyebut alokasi sekitar Rp240 triliun untuk MBG pada 2027 masih dapat ditekan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
BGN pun menyatakan terbuka terhadap opsi tersebut. Sudaryono mengatakan pihaknya akan menghitung kembali kebutuhan anggaran dengan mempertimbangkan pembenahan data penerima manfaat serta kondisi pelaksanaan MBG di lapangan.
"Untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, kami berusaha seefisien mungkin. Nanti kami coba bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi," kata Sudaryono pada 3 September 2026.
Menurut Sudaryono, besarnya anggaran bukan menjadi tujuan utama. Yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat dari setiap anggaran yang digunakan.
"Kami intinya gini, semua anggaran, mau besar, mau kecil, itu uang negara, uang rakyat. Tentu saja saya sebagai Kepala BGN harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sebaik mungkin," ujarnya.
Ia menambahkan, BGN akan berupaya mencari pola penggunaan anggaran yang lebih efisien.
"Kalau memang anggarannya jauh lebih sedikit terus manfaatnya lebih besar, tentu saja kita maunya begitu," kata Sudaryono.
