Politik Internasional

ESTORIA – Pernyataan dari Senator Amerika Serikat Elissa Slotkin ramai diperbincangkan di berbagai media dan akun YouTube setelah ia mengaku mendapat ancaman dari Presiden Donald Trump terkait sebuah video politik yang dirilis pekan ini.

Slotkin, senator dari negara bagian Michigan dan mantan perwira Central Intelligence Agency (CIA), menyampaikan pernyataan tersebut melalui sebuah video yang kemudian beredar luas di platform digital.

Dalam pernyataannya, Slotkin mengklaim bahwa Trump mengancam dirinya serta sejumlah anggota parlemen yang juga merupakan veteran militer karena tidak sepakat dengan isi video yang mereka publikasikan.

“Presiden Trump mengancam saya dan sejumlah anggota parlemen yang merupakan veteran dengan penangkapan, pengadilan, dan bahkan kematian karena ia tidak setuju dengan video yang kami keluarkan minggu ini,” kata Slotkin dalam pernyataan videonya.

Menurut Slotkin, persoalan tersebut bukan sekadar tentang video yang mereka buat, melainkan tentang nilai-nilai demokrasi dan cara masyarakat Amerika memperlakukan perbedaan pendapat.

Ia berharap masyarakat dari berbagai latar belakang politik, baik Demokrat, Republik, maupun independen, dapat sepakat bahwa ancaman terhadap pihak yang berbeda pandangan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat.

“Ini bukan hanya tentang kami yang membuat video itu. Ini tentang siapa kita sebagai orang Amerika dan bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak kita setujui,” katanya, sebagaimana dilansir sejumlah media internasional.

Slotkin juga menegaskan dirinya tidak akan berhenti menyuarakan pandangannya sebagai pejabat publik. Ia menyatakan telah bersumpah setia kepada Konstitusi Amerika Serikat dan akan tetap berpegang pada sumpah tersebut.

“Saya bersumpah kepada Konstitusi, bukan kepada satu orang atau satu presiden,” kata Slotkin.

Pernyataan tersebut kemudian banyak dikutip oleh sejumlah media internasional dan turut beredar luas melalui berbagai kanal YouTube serta media sosial, memicu perdebatan publik mengenai dinamika politik di Amerika Serikat.

Bantahan Presiden Trump

Menanggapi pernyataan Senator AS Elissa Slotkin tersebut, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berupaya meluruskan pernyataan yang sebelumnya memicu kontroversi.

Ia menegaskan bahwa dirinya “tidak mengancam akan membunuh” para anggota parlemen dari Partai Demokrat yang merilis video politik terkait kepatuhan militer terhadap perintah hukum.

Klarifikasi tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan Fox News, Jumat (14/3), sebagaimana dilansir BBC News dan dikutip Estoria, Senin (17/3).

Klarifikasi berupa bantahan ini menyusul kritik dari berbagai pihak atas unggahan sebelumnya di media sosial yang menuduh Partai Demokrat melakukan “perilaku penghasutan, yang dapat dihukum mati”.

Kontroversi ini berkaitan dengan video yang dibagikan oleh Senator Michigan Elissa Slotkin, bersama sejumlah anggota parlemen lain yang memiliki latar belakang militer maupun komunitas intelijen.

Video tersebut mengingatkan personel militer Amerika Serikat tentang hak mereka untuk menolak perintah yang melanggar hukum.

Enam legislator yang terlibat dalam video tersebut menilai pernyataan Trump berbahaya dan menyebutnya sebagai bentuk ancaman terhadap pejabat publik yang dipilih secara demokratis.

Ketegangan politik ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kekerasan bermotif politik di Amerika Serikat, setelah sejumlah insiden serangan terhadap tokoh politik dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam salah satu unggahan di platform Truth Social, Trump menulis: “PENJARAKAN MEREKA???” sebelum membagikan unggahan pihak lain yang berbunyi: “GANTUNG MEREKA, GEORGE WASHINGTON PUN AKAN MELAKUKANNYA!!”

Setelah unggahan tersebut memicu kritik, Trump menyampaikan klarifikasi dalam wawancara radio dengan Fox News.

“Saya tidak mengancam akan membunuh, tetapi saya pikir mereka berada dalam masalah serius,” dalih Trump.

Trump juga menyebut dugaan penghasutan sebagai persoalan serius dalam hukum Amerika. “Jika Anda melihat hasutan,” kata Trump, “itu adalah suatu bentuk, bentuk yang sangat kuat dari seorang pengkhianat. Itu adalah hal yang mengerikan untuk dikatakan, harus saya katakan kepada Anda.”

Ia bahkan mengisyaratkan bahwa pejabat di United States Department of Defense serta wakil jaksa agung Amerika Serikat tengah meninjau persoalan tersebut.

Isi Video yang Memicu Polemik

Video yang dibagikan oleh Elissa Slotkin turut menampilkan beberapa anggota parlemen Demokrat lain, di antaranya Senator Mark Kelly serta anggota DPR Chris DeLuzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan, dan Jason Crow.

Dalam video tersebut, Kelly yang merupakan mantan perwira Angkatan Laut sekaligus mantan astronot menegaskan. “Hukum kita jelas. Anda dapat menolak perintah ilegal,” katanya.

Video itu juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan saat ini yang dinilai berpotensi menimbulkan ketegangan antara militer dan masyarakat sipil.

Pemerintahan ini, lanjut Kelly, sedang mengadu domba para profesional militer dan komunitas intelijen kita dengan warga negara Amerika.

“Seperti kami, Anda semua telah bersumpah untuk melindungi dan membela konstitusi ini. Saat ini, ancaman terhadap konstitusi kita tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri sendiri,” tegasnya.

Trump kemudian merespons video tersebut melalui serangkaian unggahan di Truth Social yang bernada keras. Ia menuduh para legislator tersebut melakukan “PERILAKU PENGHASUTAN PADA TINGKAT TERTINGGI”.

Dalam salah satu unggahannya, Trump menulis:

“Setiap pengkhianat negara kita ini harus DITANGKAP DAN DIADILI. Kata-kata mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja.”

“HARUS ADA CONTOH YANG DIBERIKAN.”

Respons dari Politisi dan Pejabat AS

Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menyatakan bahwa dirinya tidak akan menggunakan kata-kata yang sama seperti Trump, namun tetap membela presiden dengan mengatakan bahwa Trump hanya sedang mendefinisikan kejahatan penghasutan.

Johnson juga menyebut video Partai Demokrat tersebut “sangat tidak pantas” dan “sangat berbahaya”.

Ketika ditanya apakah Trump memiliki tanggung jawab untuk meredakan ketegangan politik, Johnson mengatakan retorika panas datang dari berbagai pihak.

Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menilai pesan dalam video tersebut berpotensi bermasalah secara hukum.

“Mereka secara harfiah mengatakan kepada 1,3 juta anggota militer aktif untuk menentang rantai komando, untuk tidak mengikuti perintah yang sah,” ujarnya.

“Hal itu mungkin dapat dihukum menurut hukum,” imbuhnya.

Enam anggota parlemen Demokrat yang terlibat dalam video tersebut juga merilis pernyataan bersama yang menegaskan sikap mereka.

“Tidak ada ancaman, intimidasi, atau seruan untuk melakukan kekerasan yang akan menghalangi kami dari kewajiban suci tersebut,” tegasnya.

Perdebatan tentang Perintah Militer

Dalam tradisi militer Amerika Serikat sejak World War II, terdapat prinsip yang dikenal sebagai kewajiban untuk tidak patuh, yaitu hak bagi anggota militer untuk menolak perintah yang jelas-jelas melanggar hukum.

Berdasarkan kode etik militer AS, seorang prajurit dapat menolak “perintah yang jelas-jelas ilegal, seperti perintah yang mengarahkan dilakukannya kejahatan” atau perintah yang bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Isu ini kembali menjadi perdebatan publik setelah pemerintah mengerahkan pasukan Garda Nasional ke beberapa kota di Amerika Serikat yang tengah menghadapi tantangan hukum.

Kekhawatiran atas Kekerasan Politik

Perselisihan politik tersebut terjadi ketika kekhawatiran mengenai kekerasan bermotif politik di Amerika Serikat semakin meningkat.

Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menilai retorika politik yang keras dapat memperburuk situasi. “Donald Trump telah menjadikan kekerasan politik sebagai ciri khas politiknya. Tidak ada presiden yang mendorong kekerasan seperti yang dilakukan presiden ini,” tulis Schumer di platform X.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden kekerasan terhadap tokoh politik terjadi di Amerika Serikat. Bahkan Trump sendiri pernah menjadi target dua dugaan percobaan pembunuhan, termasuk insiden saat kampanye presiden yang menyebabkan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka.

Selain itu, sejumlah kasus kekerasan politik juga dilaporkan terjadi, termasuk pembunuhan komentator konservatif Charlie Kirk, serangan pembakaran terhadap rumah Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, serta pembunuhan seorang anggota parlemen Demokrat dari Minnesota bersama suaminya.

Seiring meningkatnya tensi politik, para pemimpin di United States House of Representatives menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Kepolisian Capitol untuk memastikan perlindungan terhadap para anggota parlemen dan keluarga mereka yang menjadi sasaran kemarahan publik maupun tekanan politik.

***