ESTORIA - Di tengah derasnya sorotan terhadap kondisi fiskal Indonesia dan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kekhawatiran investor global bukan tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa (Kopdes).
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat internasional justru lebih mencermati memburuknya sentimen pasar keuangan domestik yang belakangan memicu tekanan terhadap saham, nilai tukar rupiah, hingga arus modal asing.
Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan anggapan bahwa program-program prioritas pemerintah menjadi ancaman bagi kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ketika saya bertemu dengan S&P, yang mereka soroti bukan program MBG atau program pemerintah lainnya. Yang menjadi perhatian adalah sentimen negatif yang berkembang di pasar,” kata Purbaya di Kompleks DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Investor Asing Keluar, IHSG Tertekan
Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan yang masih membayangi pasar keuangan Indonesia. Dalam setahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi sekitar 20 persen. Bahkan jika dihitung dari titik tertingginya, penurunan mencapai 38 persen, lebih dalam dibandingkan koreksi saat pandemi Covid-19.
Situasi itu diperparah dengan derasnya arus keluar dana investor asing yang mencapai sekitar Rp78 triliun dalam kurun 12 bulan terakhir. Fenomena tersebut menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap pasar domestik sedang menghadapi tantangan serius.
Perhatian pelaku pasar juga tertuju pada keputusan MSCI yang memberlakukan interim freeze terhadap Indonesia pada Februari 2026. Kebijakan tersebut dinilai menjadi catatan penting terkait aspek transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di mata investor global.
Di saat bersamaan, ketidakpastian ekonomi dunia semakin meningkat. Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor tambahan yang berpotensi membebani APBN sekaligus meningkatkan tekanan inflasi.
Sementara itu, nilai tukar rupiah yang melemah sekitar 8 persen sepanjang tahun berjalan ikut memperkuat persepsi risiko terhadap aset-aset Indonesia.
MBG Dinilai Fleksibel, Bukan Beban Fiskal
Purbaya mengungkapkan salah satu kesalahpahaman yang berkembang di kalangan pelaku pasar adalah anggapan bahwa program MBG bersifat kaku dan tidak dapat disesuaikan ketika kondisi fiskal berubah.
Padahal, menurutnya, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa fleksibilitas tersebut telah dijelaskan secara langsung kepada S&P sehingga lembaga pemeringkat itu memahami bahwa pemerintah memiliki instrumen untuk menjaga keseimbangan fiskal.
“Program-program itu bisa disesuaikan. Karena itu tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi fiskal Indonesia,” ujarnya.
Purbaya bahkan menilai fleksibilitas kebijakan menjadi salah satu kekuatan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Saat diperlukan efisiensi anggaran, pemerintah dapat melakukan penyesuaian tanpa menghilangkan tujuan utama program.
Defisit Tetap Dijaga di Kisaran 2–3 Persen
Meski menjalankan sejumlah program strategis nasional dengan anggaran besar, pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit APBN pada level yang sehat.
Purbaya menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk kemungkinan lonjakan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
“Dengan program-program yang ada saat ini, defisit tetap bisa dipertahankan pada kisaran 2 sampai 3 persen,” katanya.
Anggaran MBG Dipangkas, Efisiensi Jadi Kunci
Sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal, pemerintah telah melakukan penyesuaian anggaran program MBG tahun 2026.
Nilainya dikurangi dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Purbaya menyebut kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga membuka kemungkinan adanya efisiensi lanjutan, meskipun keputusan tersebut akan bergantung pada evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Realisasi MBG Tembus Rp88 Triliun
Di tengah upaya efisiensi, pelaksanaan program MBG terus berjalan masif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggarannya telah mencapai Rp88,15 triliun.
Dana tersebut telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Sebagian besar penerima merupakan pelajar dengan jumlah mencapai sekitar 48,9 juta orang. Sisanya berasal dari kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mencapai sekitar 14,3 juta orang.
Menurut Purbaya, peningkatan realisasi anggaran itu merupakan bagian dari strategi pemerintah mempercepat perputaran uang di masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara.
Hingga Mei 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih cepat dan lebih luas oleh masyarakat,” tegasnya.
