estoria.id – Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menjadikan hasil survei sebagai tolok ukur utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran kabinet agar fokus merealisasikan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan mengejar angka popularitas.
"Kami sejak awal selalu menyampaikan bahwa pemerintah bekerja bukan untuk mengejar hasil survei," ujar Prasetyo kepada awak media dalam perjalanan dari Batang, Jawa Tengah, menuju Jakarta, Kamis (30/07/2026) malam.
Ia menjelaskan, berbagai kebijakan yang kini dijalankan pemerintah merupakan bagian dari komitmen yang telah disampaikan Presiden Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden 2024. Program-program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, percepatan kemandirian energi, industrialisasi nasional, hingga hilirisasi sumber daya alam.
Prasetyo menegaskan, fokus utama pemerintah tetap pada pelaksanaan program-program tersebut, bukan pada naik turunnya hasil survei opini publik.
"Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei," tegasnya.
Menurutnya, penilaian terbaik terhadap kinerja pemerintah akan datang dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat berbagai program yang dijalankan, bukan semata-mata berdasarkan hasil lembaga survei.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah SMRC merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen pada Juli 2026. Angka itu turun cukup tajam dibandingkan survei sebelumnya pada November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan mencapai 81,2 persen.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengungkapkan bahwa dari total responden, 4,8 persen menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 46,3 persen lainnya mengaku cukup puas.
Survei tersebut dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden yang merupakan warga negara Indonesia dan memiliki hak pilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 83,8 persen responden serta wawancara tatap muka kepada 16,2 persen responden. SMRC menyebut survei ini memiliki margin of error sekitar 3,7 persen.
