estoria.id - Presiden Prabowo Subianto resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pengisian sejumlah posisi strategis di Bank Indonesia (BI). Dalam usulan tersebut, nama Destry Damayanti diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan kepemimpinan yang akan berakhir.
Tak hanya posisi gubernur, Prabowo juga mengusulkan nama-nama calon untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI dan Deputi Gubernur BI. Pengisian posisi tersebut dilakukan menyusul adanya pergeseran jabatan di lingkungan bank sentral.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Surpres tersebut telah diserahkan langsung kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/08/2026).
"Dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa Surpres. Yang pertama adalah calon definitif Gubernur Bank Indonesia, beserta calon pengganti Deputi Senior dan calon pengganti Deputi Gubernur karena jumlahnya berkurang satu," kata Prasetyo kepada wartawan.
Selain terkait Bank Indonesia, pemerintah juga menyerahkan Surpres mengenai calon Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta daftar calon duta besar untuk sejumlah negara sahabat.
Meski demikian, Prasetyo belum bersedia mengungkap identitas calon Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI, maupun Komisioner OJK yang diusulkan pemerintah. Menurutnya, pengumuman resmi menjadi kewenangan DPR RI.
"Sebenarnya biar kewenangan DPR ya. Kalau gubernurnya kan sudah karena sudah ada namanya dan sudah menjabat. Kalau yang lain-lain biar Bu Puan dan pimpinan DPR yang menyampaikan," ujarnya.
Namun, Prasetyo memberikan sedikit petunjuk mengenai kandidat yang diusulkan untuk posisi Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI. Ia memastikan seluruh nama berasal dari kalangan internal Bank Indonesia.
"Internal ya, internal," tegasnya.
Dengan masuknya Surpres ke DPR, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon pejabat Bank Indonesia diperkirakan akan segera bergulir sebelum penetapan resmi dilakukan oleh parlemen.
