estoria.id – Kebijakan baru pemerintah Azerbaijan mengenai seragam sekolah memicu gelombang protes setelah berdampak pada kebebasan siswa dan guru Muslim mengenakan hijab. Aturan yang diklaim bertujuan menjaga prinsip sekularisme itu kini menuai sorotan, terutama karena konstitusi negara tersebut juga menjamin kebebasan beragama.
Dilansir Al Jazeera, Rabu (14/10/2026), perubahan aturan seragam yang disetujui pada September lalu tidak secara eksplisit menyebut hijab sebagai pakaian terlarang. Namun, ketentuan tersebut membatasi penggunaan pakaian di sekolah yang dinilai bertentangan dengan prinsip sekuler negara.
Kantor berita Azerbaijan, Azerbaijani Press Agency (APA), menyebut perubahan itu bertujuan menyeragamkan standar berpakaian di lembaga pendidikan umum negeri agar selaras dengan prinsip sekularisme.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian luas lantaran sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan beragama Islam. Di tengah mayoritas penduduk Muslim, penerapan aturan berpakaian itu memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kebijakan sekuler negara dan kebebasan individu menjalankan keyakinan.
Pemerintah Azerbaijan sendiri menetapkan negara sebagai negara sekuler melalui konstitusi, sekaligus menjamin kebebasan beragama. Sementara itu, pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai nasional dan moral masyarakat Azerbaijan masih dapat digunakan dalam acara perayaan tertentu, dengan persetujuan Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.
Pihak berwenang menyatakan aturan berpakaian diperlukan untuk menjaga standar profesional guru dan mendukung reputasi sekolah di mata masyarakat.
Namun, penerapan kebijakan tersebut justru memicu penolakan di lingkungan pendidikan.
Guru Dilarang Berhijab, Siswa Turun Melakukan Protes
Sejumlah sekolah dilaporkan mulai melarang siswa dan guru mengikuti kegiatan belajar-mengajar karena persoalan pakaian. Salah satu guru yang terdampak adalah Zahra Hasanova, yang mengaku tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab saat mengajar.
Hasanova menyayangkan keputusan tersebut karena menurutnya, penggunaan hijab merupakan pilihan pribadi yang semestinya tidak ditentukan oleh pihak lain.
“Sejujurnya, saya merasa agak emosional. Saya merasa terluka,” ujarnya.
Ia menegaskan, keputusan untuk mengenakan ataupun melepas hijab seharusnya menjadi hak dirinya sendiri.
Penolakan terhadap aturan itu kemudian meluas melalui demonstrasi dan kampanye media sosial. Video yang beredar memperlihatkan sejumlah siswa memeluk guru mereka sambil menangis ketika sang guru dilarang memasuki sekolah.
Media setempat juga melaporkan aksi boikot kelas di sedikitnya dua sekolah. Situasi semakin memanas hingga berujung pada penangkapan 37 orang dalam rangkaian protes tersebut.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perubahan aturan seragam tidak berhenti pada persoalan tata tertib sekolah. Kebijakan tersebut telah berkembang menjadi perdebatan mengenai hak beragama, kebebasan berekspresi, dan kewenangan pemerintah dalam mengatur lingkungan pendidikan.
Meluas hingga Turki, Aliyev Singgung Campur Tangan
Polemik hijab di Azerbaijan turut menarik perhatian masyarakat Turki. Sejumlah pihak membandingkan situasi tersebut dengan kebijakan pembatasan jilbab di universitas dan lingkungan pekerjaan pemerintahan Turki pada 1997, dalam periode yang dikenal sebagai kudeta pascamodern.
Perbandingan itu memicu solidaritas lintas negara. Sejumlah demonstran berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan yang dinilai berdampak terhadap perempuan Muslim. Mereka mendesak pemerintah di Baku meninjau kembali kebijakan tersebut.
Isu ini kemudian turut menjadi perhatian politik setelah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev melontarkan pernyataan yang dipandang sebagai kritik tersirat terhadap pihak-pihak yang dinilai mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan agar pihak lain tidak mencampuri gaya hidup masyarakat Azerbaijan. Meski tidak menyebut Turki secara langsung, pernyataan tersebut muncul di tengah meluasnya protes terkait aturan hijab.
Kontroversi ini menempatkan pemerintah Azerbaijan di tengah perdebatan yang semakin kompleks. Di satu sisi, negara berupaya mempertahankan prinsip sekularisme dalam sistem pendidikan. Di sisi lain, kebijakan tersebut menghadapi penolakan dari mereka yang memandang hijab sebagai bagian dari kebebasan menjalankan agama.
