estoria.id - Klaim perdamaian dalam kasus kematian Moh. Firman Ramadhani (22), alias Dani, kembali menuai polemik. Di tengah keluarga yang masih menuntut kejelasan penyebab kematian, manajemen RS Baghraf Health Care (BHC) Sumenep justru membawa video yang disebut sebagai bukti perdamaian ke hadapan dua anggota Komisi IV DPRD Sumenep.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di Sae Rassa Restaurant, Hotel Myze Sumenep, Senin (9/11/2026). Direktur RS BHC Sumenep, dr. Tedjo Wahyu Putranto, hadir bersama tim kuasa hukumnya. Sementara DPRD diwakili M. Ramzi dan Moh. Asy'ari Muthhar.
Dalam pertemuan itu, pihak rumah sakit memutar sebuah video berdurasi beberapa menit yang menampilkan seorang laki-laki bernama Roni. Sosok tersebut disebut-sebut sebagai sepupu keluarga Dani dan dikaitkan dengan proses perdamaian antara rumah sakit dengan pihak keluarga.
Namun, bukannya memperjelas persoalan, kemunculan video tersebut justru memunculkan tanda tanya. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep mempertanyakan siapa sebenarnya Roni dan sejauh mana kapasitasnya mewakili keluarga almarhum.
Alih-alih memberikan penjelasan terperinci mengenai identitas maupun kewenangan laki-laki tersebut, Tedjo bersama tim kuasa hukumnya justru menyampaikan bahwa sosok dalam video itu pada intinya merupakan korban.
Persoalan semakin pelik ketika klaim yang dibawa pihak rumah sakit ke hadapan wakil rakyat itu berbanding terbalik dengan pernyataan ibu kandung Dani.
Hj. Siti Nor Hayati secara terbuka membantah adanya kesepakatan perdamaian dengan RS BHC. Ia menegaskan tidak pernah menyuruh siapa pun untuk menjadi juru bicara keluarga, apalagi mewakili dirinya dalam urusan penyelesaian persoalan kematian putranya.
Saat ditemui awak media di sebuah warung makan di kawasan Kota Sumenep, Senin siang, Siti Nor Hayati menegaskan bahwa sikapnya sejak awal tidak berubah. Ia berusaha mengikhlaskan kepergian Dani, tetapi bukan berarti persoalan kematian anaknya dianggap selesai.
Baginya, masih ada hal mendasar yang harus dijelaskan pihak rumah sakit, yakni penyebab kematian putranya berdasarkan rekam medis.
"Tidak ada pihak rumah sakit menyatakan damai pada kami, dan kami tidak pernah menyuruh siapa pun untuk menjadi juru bicara," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai dasar rumah sakit mengklaim adanya perdamaian, sementara ibu kandung almarhum sendiri mengaku tidak pernah menyepakati hal tersebut.
Apalagi, keluarga hingga kini masih menunggu dokumen medical record atau rekam medis untuk mengetahui secara terang kondisi medis Dani sebelum meninggal dunia.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi, membenarkan adanya pertemuan dengan Direktur RS BHC beserta tim kuasa hukumnya di Hotel Myze.
Ramzi menjelaskan, pertemuan tersebut bukan agenda resmi yang digelar atas undangan Komisi IV. Pihak rumah sakit datang atas inisiatif sendiri untuk menyampaikan perkembangan yang mereka klaim sebagai proses perdamaian dengan keluarga Dani.
"Jadi ini sifatnya bukan undangan, tapi pihak RS BHC yang meng-update hasil perkembangan perdamaian dengan pihak keluarga dengan bukti video," kata Ramzi singkat di Hotel Myze.
Dengan demikian, video tersebut menjadi materi yang dipaparkan manajemen RS BHC kepada dua anggota Komisi IV. Namun, muncul persoalan baru karena klaim yang disampaikan melalui video itu justru dibantah langsung oleh ibu kandung almarhum.
Pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menyepakati perdamaian, siapa yang memberikan persetujuan, serta apakah orang dalam video memiliki mandat resmi dari keluarga, masih belum terjawab.
Upaya awak media mendapatkan penjelasan langsung dari Direktur RS BHC Sumenep seusai pertemuan juga belum membuahkan hasil.
Tedjo yang ditemui di kawasan Sae Rassa Restaurant, Hotel Myze, tidak memberikan jawaban substantif ketika ditanya mengenai pertemuan tertutup tersebut. Termasuk soal video yang diklaim sebagai bukti perdamaian dan bantahan ibu kandung Dani.
Alih-alih menjelaskan duduk perkara, Tedjo memilih mengakhiri percakapan dengan alasan sedang mengikuti rapat.
"Maaf saya rapat," ujarnya singkat.
