estoria.id – Langkah politik untuk menggulirkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menyatakan dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang menjadi salah satu mekanisme konstitusional untuk memproses dugaan pelanggaran oleh presiden maupun wakil presiden.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan DPR dalam pertemuan di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, turut hadir dalam agenda tersebut.
Dalam penjelasannya, Saan menegaskan bahwa DPR memiliki sejumlah hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai HMP diatur dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
