estoria.id – Tim penasihat hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, yakni Febri Diansyah, mulai mempertanyakan kekuatan pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat kliennya.

 

Hingga persidangan terbaru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026), sebanyak 23 saksi telah memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Namun, menurut pihak pembela, rangkaian kesaksian tersebut belum menunjukkan adanya bukti bahwa Febrie menerima aliran uang sebagaimana yang didakwakan.

 

Febri Diansyah menilai, jumlah saksi yang telah diperiksa semestinya cukup untuk memberikan gambaran mengenai keterlibatan seseorang dalam perkara. Akan tetapi, ia mengklaim belum menemukan satu pun keterangan yang secara langsung mengonfirmasi adanya penyerahan uang kepada Febrie Adriansyah.

 

"Kalau hanya satu, dua, tiga saksi mungkin terlalu dini kita menyimpulkan adanya indikasi kriminalisasi. Tapi kalau sudah 20-an saksi, 23 saksi sampai dengan hari ini, dan tidak ada satu pun yang mengonfirmasi bahwa ada uang untuk Pak Febrie Adriansyah, itu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Pak Febrie ini menerima sejumlah uang?" ujar Febri, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Rabu (18/11/2026).

 

Dalam sidang lanjutan tersebut, majelis hakim memeriksa lima saksi tambahan. Pemeriksaan itu menambah jumlah saksi yang telah dihadirkan JPU menjadi 23 orang.

 

Tak hanya mempersoalkan aliran uang, tim kuasa hukum juga menyoroti belum adanya kesaksian yang menyebut Febrie pernah memberikan tekanan, ancaman, ataupun intimidasi kepada pihak tertentu untuk menyerahkan uang.

 

Pembela turut mengkritik konstruksi perkara yang dinilai menghubungkan sejumlah peristiwa dari tahun berbeda tanpa menunjukkan hubungan yang jelas. Mereka menyebut pendekatan tersebut sebagai praktik cocokologi, yakni mengaitkan berbagai kejadian untuk membangun dugaan keterlibatan terdakwa.

 

Menurut Febri, perkara pidana tidak semestinya dibangun hanya dari rangkaian asumsi dan hubungan peristiwa yang belum teruji. Setiap tuduhan, kata dia, harus ditopang alat bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

 

Di sisi lain, Febrie Adriansyah juga mempertanyakan sejumlah keterangan saksi yang menurutnya justru menyangkut orang-orang yang tidak dikenalnya. Ia mengaku tidak memahami mengapa namanya dikaitkan dengan berbagai keterangan tersebut.

 

"Nah, ini sudah berapa saksi tadi? Sampai saat ini sudah ada 23 saksi. Nah, saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti, yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal, apalagi saya menghubungi," kata Febrie.

 

Penasihat hukum juga mengungkapkan hasil penghitungan internal mereka terhadap nilai transaksi yang menjadi pembahasan selama persidangan. Angkanya disebut mencapai sekitar Rp300 miliar.

 

Namun, pihak pembela mengklaim belum ada bukti yang menunjukkan bahwa dana sebesar itu diterima ataupun dialokasikan untuk Febrie Adriansyah.

 

"Kami sudah kalkulasikan, kami sudah hitung sejak persidangan awal sampai dengan hari ini, setidaknya yang sudah berhasil dibuktikan itu sekitar Rp300 miliar. Berhasil dibuktikan bahwa tidak ada dari Rp300 miliar itu yang diterima," ungkap Febri Diansyah.

 

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta majelis hakim tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari rangkaian kesaksian JPU. Mereka mendesak agar seluruh keterangan dan alat bukti diuji secara menyeluruh, sehingga putusan nantinya benar-benar didasarkan pada fakta persidangan, bukan asumsi maupun pengaitan peristiwa yang belum terbukti.