ESTORIA — Sejumlah kamera CCTV di kawasan Sudirman dan Bundaran HI, Jakarta Pusat, dilaporkan tidak berfungsi saat aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat berlangsung pada Jumat (12/06/2026). Pada saat yang sama, massa aksi yang hendak menuju Bundaran HI dihadang aparat gabungan TNI-Polri dan akhirnya terkonsentrasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Thamrin.
Berdasarkan pantauan melalui sejumlah platform pemantau CCTV Jakarta Smart City seperti Lewat Mana, ArcGis, dan Molecool, kamera pengawas di sekitar Bundaran HI dan Sudirman terpantau offline sejak sekitar pukul 14.00 WIB.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Diskominfo untuk mengetahui penyebab matinya kamera pengawas tersebut.
"Kami juga akan komunikasikan dengan Diskominfo Provinsi DKI terkait tentang CCTV. Makanya kami komunikasikan, karena kebetulan saya bukan operatornya," kata Budi di Bundaran HI.
Selain CCTV yang tidak berfungsi, sejumlah peserta aksi juga mengeluhkan gangguan sinyal telekomunikasi di lokasi demonstrasi. Namun polisi membantah adanya praktik jamming atau pengacauan sinyal.
Menurut Budi, gangguan komunikasi terjadi akibat tingginya kepadatan massa dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
"Jadi jamming yang dinyatakan tidak ada. Karena memang karena kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat, aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah," ujarnya.
Hingga pukul 18.25 WIB, massa yang mayoritas mahasiswa masih bertahan di Jalan MH Thamrin setelah gagal mencapai titik aksi yang direncanakan di Bundaran HI.
Polda Metro Jaya juga menyatakan tidak menerima surat pemberitahuan aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Polisi menegaskan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998, pemberitahuan aksi harus disampaikan minimal tiga hari sebelum pelaksanaan.
Di lapangan, kawasan Thamrin berubah menjadi arena penyampaian aspirasi terbuka di bawah penjagaan ketat aparat. Massa yang terdiri dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, kelompok masyarakat sipil, hingga pengemudi ojek online menyampaikan kritik keras terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Lima tuntutan utama disuarakan dalam aksi tersebut, yakni penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme, dan desakan agar pemerintah berhenti menghindari kritik publik.
Di depan barikade aparat, sejumlah peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi. Seorang pengemudi ojek online menyoroti hubungan antara aparat dan masyarakat.
"Pajak kalian itu dari kami warga, ojol, jadi jangan musuhin masyarakat, Pak," serunya di hadapan barisan aparat.
Peserta aksi lainnya juga melontarkan kritik terhadap keterlibatan aparat militer dalam pengamanan demonstrasi.
"TNI kok tugasnya ngehadang warga sih Pak, harusnya kan perang, Pak," ujarnya.
Dari atas mobil komando, mahasiswa menilai pembatasan akses menuju Bundaran HI menunjukkan minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
"Pada hari ini, kita kembali dipertontonkan bagaimana negara takut untuk mendengarkan aspirasi. Kembali lagi, TNI harus berhadapan dengan masyarakat sipil," kata salah seorang orator.
Hingga malam hari, massa masih bertahan di kawasan Thamrin Nine. Arus lalu lintas dari Jalan Sudirman menuju Bundaran HI lumpuh total akibat konsentrasi massa di badan jalan dan jalur Transjakarta. Sementara aparat gabungan tetap berjaga di sepanjang barikade untuk mengantisipasi eskalasi situasi.
Di tengah aksi yang berlangsung hingga malam, matinya CCTV di kawasan strategis ibu kota menjadi sorotan tersendiri. Ketika demonstrasi berlangsung, akses menuju lokasi utama dibatasi, sinyal komunikasi dikeluhkan peserta aksi, dan kamera pengawas publik tidak berfungsi.
