estoria.id — Presiden Prabowo Subianto mengungkap klaim besar soal efisiensi anggaran pemerintah. Di hadapan peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), Prabowo menyebut pemerintahannya telah mampu menghemat anggaran lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

 

Menurut Prabowo, penghematan tersebut berasal dari berbagai sektor yang tengah dibenahi pemerintah. Dana yang berhasil dihemat kemudian dialihkan untuk membiayai sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih yang manfaatnya diarahkan langsung kepada masyarakat.

 

“Jadi saya kira kita dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

 

Ia menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah sekadar memangkas belanja. Menurutnya, hasil penghematan justru diarahkan agar anggaran negara dapat digunakan lebih besar untuk kepentingan rakyat.

 

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” katanya.

 

Jawab Kritik Kabinet Gemuk

 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung kritik yang selama ini diarahkan kepada pemerintahannya terkait struktur Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar.

 

Prabowo tidak sepakat jika ukuran efisiensi pemerintahan hanya dilihat dari jumlah kementerian maupun banyaknya pejabat yang berada di dalam kabinet.

 

Ia justru membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan sejumlah negara lain. Menurutnya, keberadaan banyak partai politik dalam sistem pemerintahan di negara lain juga dapat membuat struktur kabinet menjadi besar.

 

“Sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai,” ujar Prabowo.

 

Ia kemudian mengambil contoh Timor-Leste. Negara tersebut, kata Prabowo, memiliki jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa, tetapi memiliki 28 anggota kabinet.

 

“Timor Leste jumlah penduduknya hanya 1 juta. Lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia, lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Banyuwangi, berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28,” katanya.

 

Ratusan BUMN Ditutup

 

Prabowo kemudian mengungkap salah satu langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah melalui penataan badan usaha milik negara (BUMN).

 

Menurut dia, pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah yang dianggap tidak memberikan keuntungan, memiliki kinerja buruk, maupun mengalami kerugian.

 

Prabowo menyebut ratusan BUMN telah ditutup dalam masa pemerintahannya.

 

“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 200 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” ujar Prabowo.

 

Ia mengklaim langkah restrukturisasi tersebut telah menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.

 

Namun, penataan BUMN belum berhenti. Prabowo mengatakan pemerintah berencana kembali melakukan penutupan atau penggabungan terhadap sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026.

 

Jika seluruh proses restrukturisasi berjalan sesuai rencana, jumlah BUMN diperkirakan hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.

 

Bidik Penghematan Rp100 Triliun

 

Prabowo berharap perampingan tersebut tidak hanya membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih efektif, tetapi juga mampu mengurangi beban biaya yang selama ini harus ditanggung negara.

 

Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah biaya operasional atau overhead, termasuk pengeluaran untuk gaji direksi dan komisaris.

 

“Harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo.

 

Dengan berbagai langkah tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah terus berupaya mencari ruang efisiensi agar uang negara dapat dialihkan ke program yang dinilai lebih memberikan dampak langsung bagi masyarakat.