“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya. Sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” jelas Bimo.

 

Selain pengawasan, pemerintah menyiapkan pemeriksaan pajak, penegakan hukum, penanganan bukti permulaan, hingga penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

 

Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pemanfaatan data lintas lembaga. DJP akan mengoptimalkan informasi dari sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku bisnis untuk menguji kesesuaian data dalam sistem Coretax.

 

“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun nonperbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” ungkapnya.

 

DPR Ingatkan Jangan Bebani UMKM