estoria.id – Dalam demokrasi, pergantian kekuasaan merupakan hal yang wajar. Namun, ketika dinamika politik mulai menyentuh posisi strategis dalam pemerintahan, persoalannya tidak lagi sebatas siapa yang bertahan dan siapa yang harus meninggalkan jabatan. Ada kepentingan yang lebih luas untuk diperhatikan, yakni bagaimana stabilitas pemerintahan, kepastian kebijakan, dan kehidupan ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 10 November 2026 mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri membuka ruang diskusi tersebut. Persoalan ini muncul di tengah dinamika hukum dan politik mengenai persyaratan pencalonannya. Meski demikian, niat pengunduran diri belum dapat disamakan dengan keputusan pemberhentian secara resmi. Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum.
Bagi saya, persoalan ini menarik bukan semata-mata karena melibatkan jabatan wakil presiden, melainkan karena memperlihatkan betapa erat hubungan antara politik, hukum, dan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Sering kali kita memandang persoalan politik sebagai urusan para elite, sementara ekonomi dianggap sebagai urusan pasar, pengusaha, dan masyarakat. Padahal, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.
Dinamika politik dapat memengaruhi arah kebijakan, kesinambungan program pemerintah, serta persepsi pelaku usaha terhadap kepastian ekonomi. Ketika situasi politik tidak memberikan kejelasan, sebagian investor dapat mengambil sikap menunggu. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian mengenai regulasi, anggaran, dan arah pembangunan sebelum menentukan keputusan investasi.
Tentu, tidak setiap dinamika politik otomatis menyebabkan gangguan ekonomi. Pasar juga dipengaruhi kondisi global, suku bunga, harga komoditas, dan berbagai faktor lainnya. Namun, ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat menjadi tambahan risiko bagi perekonomian.
