Ecky menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menggali penerimaan dari wajib pajak yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Namun, ia meminta DJP tidak menjadikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sasaran utama.

 

Sebaliknya, pengawasan perlu diarahkan kepada perusahaan besar yang memiliki potensi penerimaan tinggi tetapi belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan.

 

Termasuk perusahaan yang diduga melakukan praktik under-invoicing, yakni melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk mengurangi beban pajak.

 

Ia juga meminta pengawasan terhadap perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia diperkuat.

 

Menurut Ecky, pemerintah dapat memanfaatkan mekanisme Automatic Exchange of Information (AEoI) serta integrasi data sektor keuangan untuk melacak informasi perpajakan perusahaan asing yang diduga memiliki aktivitas bisnis di Tanah Air.