estoria.id – Usulan pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai penolakan keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Organisasi lingkungan tersebut mempertanyakan urgensi pemindahan satwa langka yang populasinya sangat terbatas itu. Terlebih, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang memastikan habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak untuk menopang keberlangsungan hidupnya.
Di tengah polemik tersebut, WALHI justru menyoroti indikasi lain yang dinilai perlu ditelusuri pemerintah, yakni keberadaan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Sorotan itu mengemuka setelah Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, melontarkan wacana pemindahan badak Jawa dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki.
Pernyataan Hashim tersebut memantik pertanyaan mengenai dasar pertimbangan dan urgensi kebijakan pemindahan satwa dilindungi itu.
Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, secara terbuka mempertanyakan kapasitas Hashim dalam mengusulkan kebijakan yang menyangkut masa depan salah satu spesies paling terancam punah di Indonesia.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi.
Menurutnya, keputusan sebesar pemindahan badak Jawa harus melalui kewenangan kementerian yang bertanggung jawab terhadap konservasi, bukan sekadar usulan yang belum disertai pembuktian ilmiah secara terbuka.
Umi juga mengingatkan bahwa Hashim memiliki sejumlah posisi strategis lainnya, termasuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.
“Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut. Jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” tegasnya.
Pemindahan Badak Jawa Dinilai Bukan Solusi Sederhana
WALHI mengingatkan bahwa penyelamatan dan pemindahan satwa telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.
Namun, regulasi tersebut bukan tiket bagi pemerintah untuk memindahkan satwa tanpa kajian ekologis yang mendalam.
Translokasi hanya dapat dipertimbangkan ketika habitat asal benar-benar menghadapi ancaman serius yang tidak lagi bisa diatasi melalui perlindungan dan mitigasi. Sejumlah aspek wajib dikaji, mulai dari kesesuaian habitat baru, ketersediaan pakan, daya dukung lingkungan, kemampuan adaptasi, hingga potensi konflik dengan spesies yang lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Dalam konteks rencana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo, pemerintah juga harus memastikan keberadaan badak Jawa tidak mengganggu keseimbangan ekosistem maupun mengancam satwa lain, seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa.
WALHI turut mengingatkan pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal dunia tiga hari setelah dipindahkan, meskipun proses translokasi tersebut masih berlangsung di kawasan Ujung Kulon.
“Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa. Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo,” kata Umi.
Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies tersebut.
“Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya,” tegasnya.
WALHI juga menilai potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan untuk memindahkan badak Jawa.
Pemerintah seharusnya terlebih dahulu membuka kajian risiko bencana, termasuk tingkat ancaman, probabilitas kejadian, dampak terhadap habitat, serta langkah mitigasi yang dapat dilakukan di kawasan asal.
WALHI Soroti Peta Wilayah Tambang di Sekitar Ujung Kulon
Di balik wacana pemindahan badak Jawa, WALHI mengungkap persoalan lain yang tak kalah penting. Organisasi tersebut menyoroti indikasi kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi pertambangan PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD berakhir pada 3 April 2025.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, hingga kemungkinan pengembangan wilayah tambang emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Kecurigaan WALHI semakin menjadi perhatian setelah terbitnya keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026.
Berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan tersebut, WALHI mengindikasikan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kawasan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan WUP merupakan salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan sesuai ketentuan.
Temuan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah. Sebab, kawasan Ujung Kulon bukan hanya memiliki ekosistem daratan, tetapi juga wilayah perairan yang menjadi bagian penting dari kesatuan ekosistem konservasi.
Umi Ma’rufah menilai terdapat kontradiksi antara kewajiban negara melindungi kawasan konservasi dengan munculnya penetapan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar taman nasional.
“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” ungkap Umi.
Ia mengingatkan, aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan pencemaran air, sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga mengganggu keberlangsungan habitat berbagai spesies.
Jangan Sampai Badak Jawa Dipindahkan, Tambang Justru Mendekat
Bagi WALHI, kemunculan wacana pemindahan badak Jawa pada tahun yang sama dengan terbitnya keputusan penetapan wilayah pertambangan di Banten menjadi rangkaian persoalan yang patut ditelusuri.
Organisasi lingkungan itu mempertanyakan apakah ada kepentingan lain di balik wacana relokasi satwa langka tersebut. Meski demikian, dugaan keterkaitan antara rencana pemindahan badak dan kepentingan pertambangan masih membutuhkan penelusuran serta pembuktian lebih lanjut.
“Apalagi, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut,” ujar Umi.
Ia menegaskan, jangan sampai upaya yang diklaim sebagai penyelamatan badak Jawa justru berujung pada terbukanya ruang eksploitasi sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi.
“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” pungkasnya.