estoria.id – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI justru memantik gelombang kritik dari kalangan masyarakat sipil. Alih-alih menjadi senjata ampuh untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, regulasi tersebut dinilai menyimpan sejumlah kelemahan serius yang berpotensi melindungi aset hasil kejahatan.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset bahkan menilai proses pembentukan hingga substansi aturan yang disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026), jauh dari prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu pihak yang melontarkan kritik keras. Melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Ibrahim, koalisi menyebut naskah hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin) tertanggal 16 November 2026 sebagai produk yang tidak mencerminkan semangat awal pembentukan undang-undang tersebut.
Ibrahim bahkan menyebutnya sebagai "RUU Perampasan Aset Palsu".
"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar," tegas Ibrahim dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada isi regulasi, tetapi juga proses pembahasannya yang dinilai berlangsung tanpa keterbukaan memadai. Naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi melalui kanal informasi legislasi DPR.
Kondisi tersebut, kata Ibrahim, bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88, 89, dan 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Koalisi juga menyoroti ketentuan harmonisasi dalam Pasal 46 serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Koalisi mengaku telah berupaya meminta keterbukaan sejak September 2026. Bahkan, somasi telah dilayangkan dengan tenggat waktu hingga 16 November. Namun, tuntutan tersebut disebut tidak mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
"Kami telah menempuh jalur hukum, mulai dari menelusuri kanal resmi sejak September hingga melayangkan somasi yang jatuh tempo 16 November. Semua upaya diabaikan dan pembahasan tetap melaju," ujar Ibrahim.
Partisipasi masyarakat dalam pembahasan juga dipersoalkan. Koalisi menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan DPR belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Sebab, masyarakat diminta memberikan masukan tanpa terlebih dahulu memperoleh akses terhadap naskah resmi yang sedang dibahas. Sejumlah organisasi antikorupsi, seperti ICW, Transparency International Indonesia (TII), Auriga, ICJR, hingga IM57+, yang selama ini mendorong penguatan instrumen perampasan aset, juga disebut tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi.
Ironisnya, dalam RDPU yang membahas persoalan kekayaan tidak wajar pada 26–27 Oktober lalu, pihak-pihak yang dihadirkan justru dinilai lebih banyak berasal dari kelompok yang menolak instrumen tersebut.
Sejumlah Pasal Krusial Dinilai Justru Diperlemah
Kritik koalisi semakin tajam ketika menyoroti perubahan substansi dalam draf 16 November 2026 dibandingkan rancangan pemerintah pada 2023.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah hilangnya ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment yang sebelumnya diatur dalam Pasal 5. Padahal, instrumen tersebut dinilai penting untuk menelusuri dan merampas kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang, termasuk aset yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Perubahan lainnya menyangkut kenaikan ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme Non-Conviction Based (NCB). Jika sebelumnya batas minimal ditetapkan Rp100 juta, dalam draf terbaru angka tersebut meningkat menjadi Rp1 miliar.
Bagi koalisi, kenaikan hingga sepuluh kali lipat ini berpotensi mempersempit jangkauan penegakan hukum, terutama terhadap aset hasil kejahatan yang nilainya berada di bawah ambang batas tersebut.
Persoalan lain muncul dari ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72 serta penundaan pemberlakuan pada Pasal 74. Ketentuan itu dinilai dapat membatasi kemampuan negara menelusuri dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana pada masa lalu.
Tidak berhenti di situ, pengaturan kelembagaan juga menjadi sorotan. Pasal 53, 61, dan 67 dinilai tidak memberikan jaminan independensi yang kuat terhadap lembaga pengelola aset maupun dewan pengawas. Pembentukan dan pengaturannya justru diserahkan kepada Presiden melalui Peraturan Presiden.
Koalisi juga mengkhawatirkan ketentuan yang memungkinkan pengelolaan hingga penjualan aset sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan dalam Pasal 54, 57, dan 58 tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas aset terkait.
Sementara itu, akses terhadap upaya hukum turut dipersempit. Pasal 46 disebut hanya menyediakan jalur kasasi tanpa mekanisme banding. Pasal 30 ayat (5) juga dipersoalkan karena membatasi pengajuan keberatan bagi buronan atau terpidana yang diadili tanpa kehadirannya.
Koalisi menilai desain tersebut justru menjauh dari prinsip perampasan aset yang seharusnya berorientasi pada objek kekayaan, bukan semata-mata bergantung pada proses pemidanaan pelaku.
Berkaca dari Kasus Korupsi Besar
Ibrahim mengingatkan, lemahnya mekanisme pemulihan aset bukan persoalan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sejumlah perkara besar menjadi gambaran betapa sulitnya negara mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi ketika instrumen hukum untuk melacak dan merampas aset tidak berjalan optimal.
Ia mencontohkan perkara korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Proses pidana yang terhenti membuat pemulihan aset hanya dapat dilakukan melalui jalur perdata dan dinilai belum maksimal.
Kasus mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, juga menjadi sorotan. Dari perintah perampasan aset korporasi yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun, eksekusi uang pengganti disebut hanya sekitar Rp12,367 miliar.
Hal serupa terlihat dalam perkara korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Eksekusi uang pengganti disebut hanya berkisar Rp49,5 miliar atau sekitar dua persen dari total kerugian negara yang mencapai Rp2,3 triliun.
Bagi koalisi, sederet kasus tersebut memperlihatkan bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi tidak otomatis membuat negara mampu mengambil kembali seluruh kekayaan hasil kejahatan.
Karena itu, keberadaan undang-undang perampasan aset seharusnya memperkuat kemampuan negara menelusuri, membekukan, dan mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana.
Koalisi menilai substansi undang-undang yang baru disahkan tersebut justru berpotensi menjauhkan Indonesia dari standar Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Advokasi Perampasan Aset mendesak DPR dan pemerintah membuka seluruh dokumen pembahasan, termasuk naskah resmi RUU, Naskah Akademik, dan DIM.
Koalisi juga meminta agar ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar, prinsip retroaktif, serta pengawasan independen mendapatkan tempat yang kuat dalam undang-undang.
Namun, jika tuntutan tersebut tidak direspons, koalisi menyatakan siap membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah hukum yang disiapkan mencakup pengujian formil terhadap proses pembentukan undang-undang maupun pengujian materiil terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
"Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti," pungkas Ibrahim.