ESTORIA - Di balik masifnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, terselip persoalan serius yang luput dari perhatian. Ribuan relawan yang setiap hari bekerja di dapur-dapur penyedia makanan untuk program nasional tersebut ternyata belum seluruhnya mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Fakta ini mencuat di tengah beroperasinya sedikitnya 114 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di wilayah daratan hingga kepulauan Sumenep. Sebagian besar dapur itu bahkan telah berjalan lebih dari satu tahun.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M Kholilur Rahman, mengungkapkan masih banyak pengelola dapur yang belum menuntaskan kewajiban mendaftarkan relawan ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Tidak semua Kepala SPPG itu respons cepat. Saat ditanya sudah diurus atau belum BPJS ketenagakerjaannya, jawabnya sudah. Tapi setelah kami cek ke BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, ternyata belum," kata Kholilur, Jumat (05/06/2026).
Jumlah relawan yang terlibat dalam program MBG di Sumenep tidak sedikit. Setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 30 orang relawan. Dengan 114 dapur yang telah beroperasi, jumlah tenaga yang terlibat diperkirakan mencapai 3.420 orang. Angka itu belum termasuk 10 dapur baru yang dalam waktu dekat akan mulai beroperasi.
Ironisnya, dari ribuan relawan tersebut, baru sebagian kecil yang dipastikan masuk dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan laporan yang diterima pihak SPPG, baru sekitar 30 persen relawan yang sedang atau telah diproses untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun hingga kini belum ada data pasti mengenai jumlah relawan yang benar-benar sudah aktif sebagai peserta.
"Data di kami masih terus diperbarui, jadi belum bisa dipastikan jumlah pastinya," ujar Kholilur.
Kholilur menjelaskan, kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan berada di tangan mitra dan yayasan pengelola dapur MBG, bukan pada SPPG tingkat kabupaten. Sementara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala dapur hanya berperan dalam koordinasi dan administrasi di lapangan.
Yang menjadi sorotan, biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disebut sudah masuk dalam komponen anggaran operasional dapur. Karena itu, tidak ada alasan bagi pengelola untuk menunda proses pendaftaran relawan.
"Kami terus mendorong seluruh mitra dan yayasan agar segera menyelesaikan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh relawan," tukasnya.
