ESTORIA — Gelombang kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menemukan momentumnya di kalangan mahasiswa Jawa Timur. Dua kelompok yang sama-sama berada dalam jejaring BEM Nusantara Jawa Timur secara terbuka melontarkan wacana Reformasi Jilid II, menyusul akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Seruan itu datang dari BEM Nusantara Jatim ID dan BEM Nusantara Jatim Official, yang dalam beberapa hari terakhir aktif mengampanyekan narasi perlunya gerakan mahasiswa yang lebih besar untuk merespons kondisi nasional.
Di media sosial, BEM Nusantara Jatim ID bahkan mengunggah pernyataan bernada keras yang menyinggung dominasi oligarki, menyempitnya ruang kritik, serta perlunya perlawanan dari berbagai elemen masyarakat.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim ID, Deni Oktaviano Pratama, menegaskan bahwa gagasan Reformasi Jilid II muncul bukan semata dari keresahan mahasiswa, melainkan juga kegelisahan publik yang semakin luas terhadap arah perjalanan bangsa.
Menurut Deni, berbagai persoalan yang muncul belakangan menjadi alarm bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah serius. Ia menyoroti program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menguatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil pasca pengesahan revisi Undang-Undang TNI.
"Ini berangkat dari kegelisahan yang dirasakan banyak pihak. Ketika melihat kondisi negara hari ini, situasinya jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Banyak kebijakan yang memunculkan tanda tanya besar di masyarakat," kata Deni dikutip dari berbagai sumber, Selasa (09/06/2026).
Ia menilai kombinasi berbagai persoalan tersebut telah melahirkan kekhawatiran bahwa kualitas demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran.
"Kami melihat ada gejala kemunduran demokrasi. Mulai dari kebijakan pemerintah, pelemahan ekonomi, sampai masuknya militer ke ranah sipil yang semakin terbuka. Itu yang membuat keresahan semakin besar," ujarnya.
Saat ini, kata Deni, jaringan BEM Nusantara Jatim ID masih memusatkan perhatian pada konsolidasi internal di berbagai daerah. Langkah itu dilakukan untuk mematangkan sikap sekaligus menyusun format gerakan yang akan diambil dalam beberapa pekan mendatang.
Meski belum mengumumkan jadwal aksi, ia mengisyaratkan kemungkinan mobilisasi massa akan dilakukan lebih cepat apabila situasi nasional terus memburuk.
"Tanggal pastinya memang belum diputuskan karena masih dalam tahap konsolidasi. Tapi kalau kondisi seperti sekarang terus berlanjut, termasuk pelemahan rupiah, tentu itu bisa mempercepat keputusan untuk turun ke jalan," katanya.
Deni menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa bukan ditujukan kepada figur presiden secara personal. Namun, sejumlah program pemerintah dianggap perlu dievaluasi karena menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Salah satu yang disorot adalah program MBG yang belakangan diterpa berbagai polemik. Menurutnya, dugaan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut menjadi indikator bahwa ada masalah dalam tata kelola kebijakan publik.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pengalaman masa lalu terkait dominasi militer dalam kehidupan sipil tidak kembali terulang.
"Kami khawatir sejarah yang pernah terjadi justru muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Karena itu kritik harus terus disampaikan agar pemerintah tetap berada di jalur yang benar sebagai pelaksana mandat rakyat," tegasnya.
Mahasiswa Siapkan Konsolidasi Besar
Nada serupa disampaikan Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Official, Muhammad Zainnur Abdillah. Menurutnya, mahasiswa tidak bisa tinggal diam ketika berbagai indikator ekonomi dan kebijakan pemerintah mulai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Ia mencontohkan pelemahan rupiah serta besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah program prioritas pemerintah sebagai isu yang perlu mendapat perhatian serius.
"Kami melihat ada banyak kebijakan yang menyerap anggaran sangat besar, sementara kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Itu yang kemudian menjadi bahan diskusi dan kajian teman-teman mahasiswa," ujarnya.
Zainnur mengatakan gerakan mahasiswa di sejumlah daerah telah lebih dulu turun ke jalan. Karena itu, BEM Nusantara Jawa Timur merasa perlu mengambil sikap yang sama agar keresahan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai percakapan di ruang-ruang diskusi.
Untuk menyatukan pandangan, pihaknya menjadwalkan konsolidasi bersama perwakilan mahasiswa dari berbagai kota di Jawa Timur pada 16 Juni mendatang.
"Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. Karena itu seluruh jaringan mahasiswa sedang diminta melakukan kajian agar saat konsolidasi nanti lahir sikap bersama yang benar-benar matang," katanya.
Menurut Zainnur, penggunaan istilah Reformasi Jilid II sengaja dipilih untuk menggambarkan tingkat keseriusan persoalan yang sedang dihadapi bangsa.
Baginya, istilah tersebut bukan sekadar slogan politik, melainkan upaya membangunkan kesadaran publik sekaligus memberi sinyal kepada pemerintah bahwa ketidakpuasan masyarakat terus berkembang.
"Narasi Reformasi Jilid II kami angkat sebagai pengingat bahwa pemerintah harus melihat kondisi yang sedang terjadi. Banyak persoalan yang perlu segera dibenahi sebelum berubah menjadi krisis yang lebih besar," ujarnya.
Selain MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, mahasiswa juga berencana mengkaji sejumlah kebijakan lain yang dinilai membebani anggaran negara. Daftar tuntutan disebut masih akan berkembang seiring hasil pembahasan dalam konsolidasi mendatang.
Di penghujung pernyataannya, Zainnur mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan kritik yang muncul dari kampus. Sebab, menurutnya, ketidakpuasan publik yang terus menumpuk berpotensi melahirkan gelombang perlawanan yang lebih luas.
"Kami tidak menginginkan kekacauan ataupun krisis yang membuat rakyat menderita. Tetapi jika berbagai persoalan ini terus diabaikan, maka pemerintah sendiri yang akan menghadapi konsekuensi politiknya," pungkasnya.
