"Data inflasi menjadi salah satu instrumen evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik," tutur Arif.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup hampir seluruh aktivitas usaha di luar sektor rumah tangga dan pemerintahan.
"Pendataan meliputi berbagai lapangan usaha, mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, akomodasi, hingga berbagai sektor jasa lainnya. Seluruh unit usaha, baik berskala mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan besar, akan menjadi objek pendataan," katanya merinci.
Menurut Handoyo, hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur perekonomian daerah sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh wilayah yang terdiri atas 27 kecamatan dan 334 desa serta kelurahan. Secara nasional, kegiatan ini dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia," pungkasnya.
