estoria.id – Makalah ilmiah yang mengusung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 mendadak menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Dokumen yang turut mencantumkan nama Presiden RI Prabowo Subianto itu kini berada dalam sorotan setelah muncul dugaan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses penyusunannya.
Kontroversi bermula ketika warganet menelusuri isi makalah yang beredar luas sejak awal pekan ini. Dokumen setebal 69 halaman berjudul “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth” tersebut diketahui telah diunggah ke platform Social Science Research Network (SSRN) pada 31 Maret 2026.
Namun alih-alih menuai apresiasi, paper yang mengangkat program unggulan pemerintah itu justru memunculkan berbagai tanda tanya. Sejumlah pihak menemukan indikasi kuat bahwa sebagian isi dokumen kemungkinan disusun menggunakan teknologi AI generatif.
Kecurigaan itu muncul sejak bagian awal makalah. Pada beberapa halaman, terdapat visualisasi berwarna yang dinilai memiliki karakteristik khas gambar hasil AI. Selain itu, ditemukan pula tabel yang diduga belum melalui proses penyuntingan secara menyeluruh.
Sorotan terbesar datang dari temuan sebuah kalimat yang menyerupai instruksi atau prompt AI yang masih tertinggal dalam dokumen final. Frasa berbunyi “One-Sentence Nobel Interpretation (optional, very strong)” ditemukan tepat di bawah salah satu tabel, sehingga memicu dugaan bahwa naskah tersebut disusun dengan bantuan sistem kecerdasan buatan dan belum sepenuhnya dibersihkan dari jejak proses pembuatannya.
Tidak hanya soal dugaan penggunaan AI, makalah tersebut juga memunculkan polemik lain. Nama Presiden Prabowo Subianto tercantum sebagai salah satu penulis bersama sejumlah akademisi dari dalam maupun luar negeri. Hal ini memicu pertanyaan mengenai keterlibatan para pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, pemerintah memastikan telah melakukan penelusuran mendalam. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membenarkan bahwa dokumen tersebut sedang dalam proses investigasi.
Menurut Qodari, penyelidikan tidak hanya berfokus pada keaslian karya ilmiah, tetapi juga menelusuri kemungkinan pencatutan nama Presiden, akademisi, maupun institusi pendidikan yang disebut dalam makalah tersebut.
"Pemerintah kini berupaya mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen tersebut, termasuk motif di balik penggunaan nama tokoh dan lembaga tanpa izin resmi," katanya, Kamis (06/08/2026).
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kredibilitas karya ilmiah yang diklaim mendukung pengajuan nominasi Nobel Perdamaian 2026 bagi Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program strategis nasional yang selama ini menjadi andalan pemerintah.
