estoria.id - Gelombang protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Jayapura, Papua, setelah ratusan siswa diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kekecewaan paling keras datang dari keluarga korban yang meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah Tanah Merah dan Distrik Depapre.
Desakan itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan diunggah akun Instagram @ula_wakerkwa. Dalam video tersebut, salah satu orang tua siswa menyampaikan keluhannya secara langsung di hadapan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.
Dengan nada emosional, ia mengaku tidak lagi percaya terhadap program yang seharusnya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah tersebut. Menurutnya, anaknya justru menjadi korban akibat dugaan keracunan massal yang terjadi.
“Pemerintah, MBG ditutup. Saya bicara sebagai orang Tanah Merah. Anak saya menderita karena kejadian ini. Saya rasa MBG harus ditutup,” ujarnya.
Tak hanya menuntut penghentian program, ia juga mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah. Menurutnya, kebutuhan pendidikan gratis masih menjadi persoalan mendasar yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar.
Ia menyinggung melimpahnya sumber daya alam Papua yang dinilai mampu mendukung pembiayaan sektor pendidikan bagi masyarakat.
“Sekolah gratis kenapa tidak bisa? Papua punya kekayaan alam yang besar. Pemerintah harus memikirkan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Orang tua tersebut bahkan secara khusus meminta agar pelaksanaan MBG dihentikan di Tanah Merah. Ia mengklaim banyak warga yang sudah tidak ingin program tersebut dijalankan kembali setelah insiden yang menimpa para siswa.
Menanggapi keluhan itu, Wamendagri Ribka Haluk belum memberikan jawaban terkait kemungkinan penghentian program MBG. Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang memadai hingga pulih.
“Yang utama sekarang adalah pengobatan dan penanganan korban supaya semuanya bisa sehat kembali dan tertangani dengan baik,” kata Ribka, Sabtu (08/08/2026).
Desakan penghentian MBG muncul setelah sedikitnya 527 orang dilaporkan mengalami gejala dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan program tersebut di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Kasus ini menjadi salah satu insiden terbesar yang pernah terjadi sejak program MBG dijalankan.
Sorotan terhadap program unggulan pemerintah itu juga datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh menyusul rentetan kasus dugaan keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.
“Berapa ratus siswa lagi yang harus menjadi korban keracunan agar pemerintah mau mendengar desakan tersebut?” ujar Usman.
Menurutnya, kasus yang terjadi di Jayapura dan sebelumnya di Semarang harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada para siswa.
Usman juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur kelalaian dalam penyelenggaraan program tersebut.
“Jika terbukti ada kelalaian yang menyebabkan keracunan massal, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum secara adil dan transparan,” tegasnya.
