estoria.id - Peninjauan program cetak sawah di wilayah Muliama, Papua Pegunungan, berujung maut. Tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian dilaporkan tewas setelah rombongan mereka diserang kelompok bersenjata pada Rabu (9/9/2026).
Rombongan tersebut diketahui berjumlah delapan orang. Dalam insiden penembakan itu, lima orang berhasil menyelamatkan diri, sementara tiga lainnya menjadi korban.
Ketiga korban masing-masing Kepala Bidang Peternakan, Aprida Rapi (49), dokter hewan Alfonsius Albinus Meha (35), serta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Willi Mbuik (25).
Aprida Rapi dan Alfonsius Albinus Meha disebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Willi Mbuik sempat dievakuasi dan mendapat penanganan di fasilitas kesehatan terdekat. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.
Pasca kejadian, aparat keamanan bergerak melakukan penyelidikan sekaligus memburu kelompok yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut.
Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz 2026 juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Kamis (10/9/2026) untuk mengumpulkan sejumlah bukti dan informasi terkait serangan tersebut.
OPM Keluarkan Pernyataan
Di tengah proses penyelidikan aparat, Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambon mengeluarkan pernyataan terkait insiden tersebut.
Dalam video yang dibagikan BatasPapua.com pada Jumat (11/9/2026), Sebby menyatakan pihaknya melarang warga dari luar Papua memasuki wilayah yang disebutnya sebagai kawasan konflik bersenjata.
“Orang imigran dilarang masuk di wilayah perang konflik bersenjata. Entah Anda mengklaim itu pelayanan gereja, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, segala macam, tidak boleh masuk,” kata Sebby.
Ia juga menyampaikan klaim mengenai penembakan tiga ASN tersebut. Menurut Sebby, berdasarkan laporan yang diterimanya dari TPNPB Kodap 3 Ndugama, tiga ASN ditembak karena disebut melarikan diri, sedangkan lima orang lainnya diklaim bersedia menjalani pemeriksaan.
Sebby bahkan mengklaim salah seorang korban merupakan intelijen yang dikirim dari Jakarta.
Ia menambahkan, pihak yang dianggap sebagai kaki tangan TNI-Polri disebut akan menjadi sasaran.
“Siapapun yang terindikasi menjadi kaki tangan TNI-Polri harus dibersihkan,” ujarnya.
Minta Orang Asli Papua Mengelola Wilayah
Dalam pernyataannya, Sebby juga menyinggung keterlibatan warga asli Papua dalam berbagai sektor pelayanan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Menurut dia, warga asli Papua dinilai memiliki kemampuan dan pendidikan untuk menjalankan berbagai pekerjaan sesuai bidangnya.
“Orang Papua kan juga sudah sekolah, mereka memiliki kredibilitas. Kemampuan mereka, intelegensi mereka, pengetahuan mereka, sesuai dengan masing-masing fungsi keterampilan yang mereka belajar. Maka harus bikin kepercayaan untuk mereka, yang harus kerja orang asli Papua,” katanya.
Hingga Jumat (11/9/2026), aparat keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam serangan tersebut.
Sementara itu, sejumlah tudingan dan klaim yang disampaikan pihak OPM mengenai motif penembakan maupun identitas salah satu korban belum terverifikasi secara independen.
Kepastian mengenai kronologi lengkap, motif serangan, serta pihak yang bertanggung jawab masih menunggu hasil penyelidikan aparat berwenang.
