estoria.id — Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kritik yang terus mengiringi sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Alih-alih menerima anggapan bahwa program tersebut bermasalah, Prabowo justru mempertanyakan dasar kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai upaya memangkas belanja negara.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan sejumlah jurnalis senior, pimpinan media nasional, dan pakar dalam acara Presiden Prabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan, dan Masa Depan Indonesia di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).
Prabowo secara khusus menyinggung penghematan anggaran yang menurutnya justru dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
“Salahnya apa saya mau tanya? MBG, Koperasi Merah Putih, salahnya apa kalau saya menghemat ratusan triliun? Saya bisa perbaiki sekolah,” ujar Prabowo.
Menurut dia, efisiensi anggaran tidak berhenti pada pengurangan pengeluaran pemerintah. Dana yang berhasil dihemat, kata Prabowo, diarahkan kembali untuk membiayai program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam pidatonya mengenai perekonomian 2026, Prabowo sebelumnya menyebut pemerintah telah menghemat lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Penghematan tersebut, menurut dia, kemudian digunakan untuk membiayai MBG dan berbagai kebutuhan produktif lainnya.
Kopdes dan Rantai Distribusi
Selain MBG, Prabowo menjelaskan alasan pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia mengaitkan program tersebut dengan persoalan panjangnya rantai distribusi kebutuhan pokok. Menurut Prabowo, banyak pihak menjadi perantara antara petani dan konsumen sehingga menciptakan tambahan margin dalam proses distribusi.
Pemerintah kemudian mendorong Kopdes Merah Putih untuk mengambil peran dalam rantai pasok tersebut.
Prabowo menyebut hasil riset yang disampaikan kepadanya memperkirakan margin para perantara berada di kisaran 30-40 persen. Nilai margin tersebut disebut mencapai sekitar Rp313 triliun.
Sementara itu, margin yang ditargetkan untuk Kopdes Merah Putih disebut berada pada kisaran 5-10 persen.
“Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” kata Prabowo.»
Pemerintah juga menempatkan Kopdes sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.
Dalam sidang kabinet, Prabowo menyebut lebih dari 1.000 Koperasi Desa Merah Putih telah mulai beroperasi. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu koperasi hingga akhir 2026.
Prabowo Singgung Kebocoran Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengaitkan kritik terhadap kebijakan pemerintah dengan langkah menutup celah kebocoran anggaran dan menertibkan aktivitas ekonomi ilegal.
Ia mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari celah pengelolaan anggaran maupun sumber daya alam.
Efisiensi belanja menjadi salah satu kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah pengeluaran, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan kegiatan sejenis, dipangkas untuk mengalihkan anggaran ke program yang dinilai lebih produktif.
Di sisi lain, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tetap menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo.
Dalam dokumen dan pidato pemerintah terkait APBN 2026, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Sementara penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditempatkan sebagai salah satu agenda pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa.
