estoria.id - Anggaran negara untuk 2027 resmi diketok. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan.
Pengesahan tersebut sekaligus menetapkan postur APBN 2027 dengan nilai belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun, angka yang menjadi salah satu rekor terbesar dalam sejarah pengelolaan anggaran negara.
Besarnya postur anggaran itu membuat arah penggunaan uang negara pada 2027 menjadi sorotan. Pemerintah menyatakan APBN tidak hanya diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membiayai sejumlah program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang dengan pendekatan ekspansif, kolaboratif, terarah, sekaligus terukur.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” kata Suahasil, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Rabu (30/9/2026).
Dalam postur tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Sementara kebutuhan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun.
Pemerintah menyebut pengelolaan pembiayaan akan dilakukan dengan pendekatan inovatif untuk mendukung berbagai agenda pembangunan tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.
Delapan Prioritas Jadi Sasaran Utama
APBN 2027 diarahkan ke delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan bidang tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.
Sejumlah sektor pendukung juga mendapat perhatian, termasuk pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.
Suahasil menegaskan besarnya angka APBN tersebut bukan sekadar persoalan nominal. Menurut dia, terdapat tanggung jawab besar dalam memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal, di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati,” ujarnya.
BGN Jadi K/L dengan Pagu Terbesar
Salah satu perubahan mencolok dalam struktur APBN 2027 adalah posisi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar.
BGN mendapatkan pagu sebesar Rp240,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp232,5 triliun dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima mencapai 72,46 juta orang.
Besarnya anggaran BGN bahkan menempatkannya di atas sejumlah kementerian dan lembaga yang selama ini memiliki kebutuhan belanja besar.
Setelah BGN, Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi Rp189 triliun. Anggaran tersebut meningkat setelah mendapatkan tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif awal.
Sementara Polri mendapatkan Rp139,19 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp61,11 triliun, belanja barang Rp30,93 triliun, serta belanja modal Rp47,14 triliun.
Berikutnya, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh Rp114,59 triliun yang diarahkan untuk prasarana strategis, sumber daya air, Cipta Karya, hingga program Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
Kementerian Sosial mendapat alokasi Rp107,20 triliun, termasuk tambahan Rp22,49 triliun untuk membiayai program Sekolah Rakyat dan bantuan bagi lansia miskin.
Kemudian Kementerian Kesehatan memperoleh Rp102,12 triliun untuk pelayanan kesehatan lanjutan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan primer.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan Rp89,1 triliun. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas pengajaran, pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, serta pembayaran gaji dan tunjangan guru.
Sedangkan Kementerian Agama memperoleh pagu awal Rp87,66 triliun, antara lain untuk peningkatan kesejahteraan guru dan revitalisasi ribuan madrasah.
