"Kelas yang ada terpampang gambar wakil presiden untuk sementara ini kita lepas terlebih dahulu, kita simpan sampai nanti memang kalau memungkinkan ada putusan hukum yang jelas dan pasti sudah menyatakan apakah itu sah dan tidak baru kita pasang. Tapi kalau tidak ya barangkali ini menjadi selamanya kita lepas," kata Zaki, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana polemik yang semula berkutat pada persoalan dokumen pendidikan seorang pejabat negara kini mulai memunculkan respons di tingkat institusi pendidikan.
Keputusan MA Plus Al-Hidayah juga menjadi gambaran bahwa perdebatan mengenai ijazah Gibran tidak hanya berlangsung di ruang politik maupun hukum, tetapi telah menjalar hingga lingkungan sekolah.
