estoria.id – Aksi tak biasa dilakukan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, di tengah agenda Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Ia datang ke Gedung DPR RI dengan membawa pesan politik yang ditujukan langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 

Bukan melalui interupsi ataupun perdebatan di ruang sidang, Yanuar memilih menyampaikan tuntutannya lewat sebuah poster. Tulisan berukuran mencolok itu berbunyi, "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan."

 

Aksi tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II. Saat tiba di lantai 2, Yanuar langsung membentangkan poster sambil berjalan menuju eskalator untuk naik ke lantai 3, tempat rapat paripurna digelar.

 

Menariknya, pesan tersebut tidak berhenti setelah agenda persidangan selesai. Yanuar kembali memperlihatkan poster itu kepada awak media yang menunggunya di lingkungan Gedung DPR RI.

 

Di hadapan wartawan, Yanuar mengungkapkan bahwa aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Gibran yang selama ini menjadi perbincangan publik.

 

Menurutnya, forum rapat paripurna tidak menyediakan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan interupsi. Karena itu, ia memilih menggunakan poster sebagai medium untuk menyuarakan tuntutan.

 

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat. Tentu ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar seusai sidang.

 

Ia menyebut aksinya sebagai bentuk ekspresi dalam menggunakan hak konstitusional anggota legislatif. Yanuar sengaja membuat pesan singkat agar tuntutan yang disampaikan mudah dipahami publik.

 

"Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham. Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat," katanya.

 

Yanuar juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani usulan terkait persoalan tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR RI.

 

Ia berharap pimpinan DPR menindaklanjuti usulan itu melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku.

 

"Saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya," pungkasnya.