"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya.
sebelumnya, polemik yang menyeret Gibran berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan dalam proses hukum di MK dan MA.
MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri. Sementara itu, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal.
Dua putusan tersebut kemudian memantik gelombang desakan agar Gibran mengundurkan diri atau diproses melalui mekanisme pemakzulan.
Bahkan, sejumlah anggota DPR RI mulai mengambil langkah politik dengan menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan posisi Gibran.
