estoria.id – Dinamika politik yang menyelimuti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Gibran dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

 

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasan utama adalah niat Gibran untuk mundur di tengah polemik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

 

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat.

 

Pernyataan itu sekaligus membuka fakta baru di tengah menguatnya desakan publik terhadap posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.

 

Prasetyo juga menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak keinginan pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Namun, Presiden disebut memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut.

 

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya.

 

sebelumnya, polemik yang menyeret Gibran berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan dalam proses hukum di MK dan MA.

 

MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri. Sementara itu, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal.

 

Dua putusan tersebut kemudian memantik gelombang desakan agar Gibran mengundurkan diri atau diproses melalui mekanisme pemakzulan.

 

Bahkan, sejumlah anggota DPR RI mulai mengambil langkah politik dengan menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan posisi Gibran.