estoria.id - Rencana DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak kandas. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) itu dipastikan tidak jadi dilaksanakan.
Pembatalan tersebut terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kepastian batalnya rapat paripurna disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Ia membenarkan bahwa agenda yang sebelumnya telah direncanakan tersebut tidak jadi digelar.
"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat paripurna untuk membacakan usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026), setelah sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi menyatakan dukungan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan, sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak tersebut.
"Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada," ujar Saan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa usulan HMP bukan sekadar wacana yang beredar di lingkungan parlemen. Dukungan lintas fraksi telah terkumpul dan agenda pembahasannya bahkan sudah disiapkan untuk dibawa ke forum paripurna.
Namun, dinamika politik berubah setelah Gibran mengambil langkah menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang menemui pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat.
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.
Gibran, lanjut Muzani, meminta agar surat tersebut segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
