estoria.id – Pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Jawa Timur terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tersangka baru, yakni Bagus Wahyudiono (BGS), staf sekaligus orang kepercayaan Anwar Sadad.

 

Bagus diduga memiliki peran penting dalam mengatur alur pengajuan proyek hibah, mengoordinasikan para koordinator lapangan (korlap), hingga mengelola setoran commitment fee yang diduga mengalir kepada Anwar Sadad.

 

Penahanan tersebut diumumkan Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

 

"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," kata Taufik.

 

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, persoalan bermula dari pembagian alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada anggota DPRD Jatim. Sekretariat DPRD disebut melakukan rekapitulasi kuota hibah sekaligus menghimpun usulan dari masing-masing anggota dewan.

 

Dari skema tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan nilai fantastis, mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.

 

Rinciannya, pada 2019 sebesar Rp48,9 miliar, tahun 2020 mencapai Rp37,6 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

 

Namun, alokasi hibah tersebut diduga tidak sepenuhnya berjalan sebagai mekanisme bantuan untuk masyarakat. KPK mengungkap adanya persyaratan pemberian commitment fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada pihak yang menginginkan pergeseran alokasi dana hibah antarangggota DPRD.

 

Para koordinator lapangan yang menyanggupi permintaan tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah.

 

Proposal yang telah disiapkan selanjutnya diserahkan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.

 

Bagus Diduga Jadi Pengatur Setoran

 

Di sinilah peran Bagus Wahyudiono menjadi sorotan penyidik. Sebagai staf Anwar Sadad, ia diduga tidak sekadar membantu urusan administrasi, melainkan menjadi penghubung sekaligus pengendali koordinasi antara Anwar Sadad dan para korlap.

 

KPK mengungkap Bagus mendapat tugas mengoordinasikan usulan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah, memverifikasi kelengkapan proposal, serta mengatur komunikasi dengan para korlap.

 

Lebih jauh, Bagus juga diduga bertugas menyampaikan, mengoordinasikan, dan mengelola commitment fee dari para korlap. Ia bahkan disebut merekapitulasi setiap penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan Anwar Sadad.

 

"Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS," ungkap Taufik.

 

KPK juga membeberkan tiga mekanisme penyerahan uang yang diduga dilakukan para korlap. Setoran bisa diberikan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, diserahkan melalui Bagus baik secara tunai maupun transfer, atau digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi Anwar Sadad.

 

Dari praktik tersebut selama kurun 2019–2022, KPK menduga Anwar Sadad menerima total Rp41,7 miliar.

Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar diduga menjadi bagian Anwar Sadad, sedangkan Bagus Wahyudiono disebut memperoleh sekitar Rp1,26 miliar.

 

Dana Masyarakat Diduga Kembali Disunat

 

Persoalan tidak berhenti pada dugaan commitment fee yang mengalir kepada pihak penerima. KPK juga menemukan indikasi pemotongan anggaran pada tingkat pelaksanaan program.

 

Menurut Taufik, dari dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat, para korlap diduga kembali memangkas anggaran sebesar 20 hingga 30 persen.

 

Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya tersisa sekitar 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran awal.

 

Temuan tersebut memperlihatkan adanya dugaan pemotongan berlapis dalam penyaluran dana hibah, mulai dari permintaan commitment fee hingga pemangkasan anggaran setelah dana dicairkan.

 

Dalam proses penyidikan, KPK turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, yakni satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.

 

Atas dugaan perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b maupun Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

21 Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

 

Kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2022 ini merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

 

Secara keseluruhan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Empat di antaranya berasal dari klaster penerima yang merupakan penyelenggara negara, sedangkan 17 lainnya diduga berperan sebagai pemberi, terdiri atas 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.

 

Hingga pengumuman penahanan Bagus, baru tujuh tersangka yang telah ditahan. Sementara penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

KPK memastikan proses hukum terhadap tersangka lainnya akan terus berjalan. Penyidik juga menyiapkan langkah paksa lanjutan, termasuk penahanan dan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.

 

"Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan," ujar Taufik.