Reshuffle Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran Menguat
Sejumlah laporan media nasional dan internasional menyebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah mengevaluasi komposisi kabinetnya, seiring dinamika politik internal serta meningkatnya sorotan global terhadap stabilitas tata kelola pemerintahan Indonesia.
NASIONAL, ESTORIA — Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat di awal Februari 2026. Menguatnya isu tersebut ditandai dengan kabar rencana pelantikan sejumlah pejabat baru di Istana Kepresidenan.
Meski belum ada pengumuman resmi dari Presiden, sinyal perombakan kabinet dinilai semakin terbuka dan menjadi perhatian publik.
Sinyal Reshuffle dari Istana Negara
Jumat, 6 Februari 2026, sejumlah media nasional melaporkan Presiden Prabowo dikabarkan akan melantik pengganti Wakil Menteri Keuangan.
Informasi tersebut memicu spekulasi bahwa reshuffle tidak sekadar bersifat parsial, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan.
Media Priangan Timur News menulis bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih berpotensi menyasar sejumlah posisi strategis.
“Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat,” tulis Priangan Timur News sebagaimana dilaporkan Kamis (6/2/2026).
Sebelumnya, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden.
“Reshuffle itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden,” kata Prasetyo Hadi, sebagaimana dilansir Antara News, Jumat (31/1/2026).
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa keputusan reshuffle tidak terikat pada tekanan politik tertentu, melainkan evaluasi internal Presiden terhadap kinerja kabinet.
Sorotan Global dan Dampak Ekonomi Politik
Isu reshuffle kabinet juga bersinggungan dengan perhatian pasar global. Kantor berita internasional Reuters melaporkan bahwa lembaga pemeringkat Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negative, Rabu tanggal 5 Februari 2026.
Dalam laporannya, Reuters menyoroti kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan dan efektivitas tata kelola pemerintahan. “Moody’s cited concerns over policy predictability and governance effectiveness,” tulis Reuters dalam laporannya, Rabu (5/2/2026).
Meski demikian, hingga kini pemerintah Indonesia belum secara eksplisit mengaitkan penilaian lembaga pemeringkat tersebut dengan isu perombakan kabinet.
Sikap Partai Politik Koalisi
Dari kalangan partai politik pendukung pemerintah, respons yang muncul cenderung normatif dan berhati-hati. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim tidak ada pembahasan khusus terkait reshuffle kabinet dengan Presiden Prabowo.
“Belum ada komunikasi atau pembicaraan soal reshuffle,” demikian pernyataan PKB sebagaimana dilaporkan Tempo English, Jumat (6/2/2026).
Pernyataan tersebut menguatkan pandangan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya merupakan keputusan Presiden, tanpa negosiasi terbuka dengan partai koalisi.
Jejak Reshuffle Kabinet Sebelumnya
Sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo tercatat telah beberapa kali melakukan perombakan kabinet.
Salah satu reshuffle paling signifikan terjadi pada 8 September 2025, ketika Presiden mengganti sejumlah menteri strategis, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Langkah tersebut dilanjutkan dengan reshuffle lanjutan pada 17 September 2025. Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet disebutkan bahwa pelantikan tersebut bertujuan memperkuat efektivitas pemerintahan.
“Presiden Prabowo Subianto melantik dua menteri dan tiga wakil menteri sebagai bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih,” tulis Sekretariat Kabinet dalam keterangannya, Selasa (17/9/2025).
Kala itu, perombakan kabinet dipandang sebagai upaya konsolidasi pemerintahan di tengah tekanan publik dan dinamika politik nasional.
Konsolidasi dan Stabilitas
Sejumlah pengamat menilai isu reshuffle kabinet kali ini berada di persimpangan antara kebutuhan konsolidasi politik dan tuntutan stabilitas ekonomi.
Di satu sisi, Presiden dituntut memastikan efektivitas kerja kabinet. Di sisi lain, perombakan yang terlalu sering dinilai berpotensi memunculkan persepsi ketidakpastian di mata publik dan investor.
Hingga berita ini diturunkan, Istana Negara belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jadwal maupun komposisi reshuffle kabinet. Namun, menguatnya sinyal politik dan laporan media menunjukkan bahwa perubahan di tubuh Kabinet Merah Putih tinggal menunggu momentum.
***
