ESTORIA – Sebuah peristiwa yang menyerupai drama menegangkan terjadi saat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, melakukan kunjungan kerja di Blitar.
Di tengah agenda tersebut, ia didatangi dua Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) asal Ponorogo, yakni Somorto dan Mufid, yang datang dalam kondisi lelah dan emosional.
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencari perlindungan sekaligus melaporkan tekanan yang mereka alami selama bertugas.
Keduanya mengungkap bahwa selama beberapa bulan terakhir, mereka bersama tim menghadapi tekanan, intimidasi, hingga ancaman dari pihak sebuah yayasan.
Yayasan tersebut diduga menggunakan klaim sepihak sebagai “cucu menteri” untuk menakut-nakuti dan memaksa mereka mengikuti praktik yang dinilai tidak sesuai aturan.
Ancaman pelibatan aparat penegak hukum hingga pengacara disebut-sebut menjadi alat tekanan agar mereka tunduk.
Persoalan semakin serius ketika terungkap adanya dugaan pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total anggaran Rp10.000 per porsi, hanya sekitar Rp6.500 yang sampai untuk kebutuhan makanan.
Sisa dana tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan integritas pengelolaan.
Demi menjaga kualitas makanan bagi para siswa, Mufid dan timnya bahkan harus menutupi kekurangan biaya dengan uang pribadi.
Tindakan ini dilakukan agar standar gizi tetap terpenuhi, meskipun harus mengorbankan kondisi finansial mereka sendiri. Mufid mengaku tidak tega melihat anak-anak menerima makanan yang tidak layak.
Menanggapi laporan tersebut, Nanik S Deyang bergerak cepat dengan memerintahkan inspeksi mendadak yang dipimpin Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro.
Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi dapur yang jauh dari standar kebersihan dan kelayakan. Lingkungan dapur ditemukan kotor, berbau tidak sedap, serta memiliki fasilitas yang tidak memadai, termasuk sistem pembuangan limbah yang bermasalah.
Dalam langkah lanjutan, Nanik juga mengonfirmasi langsung kepada menteri yang namanya disebut-sebut oleh pihak yayasan. Hasilnya, klaim tersebut dipastikan tidak benar.
Menteri terkait menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga seperti yang diklaim dan tidak pernah memberikan fasilitas khusus kepada pihak tersebut.
Sebagai tindak tegas, diputuskan bahwa operasional dapur dihentikan dan kerja sama dengan pihak yayasan diputus.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk penegakan aturan serta upaya menjaga integritas program MBG agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. (*)
Disclaimer – Catatan Estoria:
Tulisan ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber serta narasi yang berkembang di lapangan. Seluruh isi bertujuan untuk memberikan gambaran peristiwa secara informatif dan tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu.
Setiap dugaan, pernyataan, maupun klaim yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Nama, peran, dan kejadian yang disebutkan mengacu pada konteks pemberitaan dan dapat berkembang sesuai hasil penelusuran resmi.
Redaksi menjunjung tinggi asas keberimbangan dan praduga tak bersalah, serta terbuka terhadap hak jawab dan koreksi dari pihak mana pun demi menjaga akurasi dan integritas informasi.
